Siap Berkantor di Papua atau IKN, Gaya Kerja Gibran Disorot

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wacana penempatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua atau Ibu Kota Nusantara (IKN) memicu perdebatan publik dan politik.  

Usulan ini datang dari berbagai pihak, mulai dari partai politik hingga pejabat pemerintah, dengan argumen yang beragam. 

Pihak yang mendukung 

• Partai NasDem mengusulkan agar Wapres Gibran segera berkantor di IKN sebagai langkah awal pemindahan pusat pemerintahan. Menurut Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, kehadiran Wapres di IKN akan mendorong aktivitas pemerintahan dan menghindari pemborosan anggaran akibat gedung-gedung yang belum difungsikan.

• Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI dan adik Gibran, menyatakan dukungannya terhadap penempatan Gibran di IKN maupun Papua. Ia menyebut hal itu sebagai pengalaman positif dan bentuk komitmen terhadap pemerataan pembangunan. 

• Gibran sendiri menyatakan siap ditugaskan di mana saja, baik di Papua maupun IKN, selama itu merupakan arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan bahwa perannya sebagai Wapres lebih banyak dilakukan di lapangan untuk memastikan program prioritas berjalan efektif. 

Respons pemerintah 

• Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa belum ada rencana resmi untuk menempatkan Wapres berkantor di IKN. Fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan infrastruktur IKN dalam tiga tahun ke depan. 

• Terkait Papua, Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra dan Mendagri Tito Karnavian telah mengklarifikasi bahwa Gibran tidak akan berkantor secara permanen di Papua. Yang berkantor di sana adalah kesekretariatan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua, yang diketuai oleh Wapres. 

Komentar pengamat

Beberapa pengamat menilai bahwa penempatan Wapres di lokasi tertentu seharusnya berdasarkan efektivitas kerja, bukan simbol politik. 

Pendapat yang Mendukung

Pangi Syarwi Chaniago (Direktur Eksekutif Voxpol Center): 

• Menyarankan Gibran berkantor di Papua dan IKN agar memiliki pekerjaan yang jelas dan tidak mengganggu kinerja Presiden Prabowo.