Gibran Mirip Jokowi, Pengamat: Sama-Sama Hindari Demonstran, Tugas di Papua Bisa Dimanfaatkan

TRIBUNNEWS.COM – Pengamat politik Selamat Ginting menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mirip ayahnya, mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena sama-sama menghindari pengunjuk rasa.

Selamat mengungkapkan hal itu ketika membahas teka-teki di balik kabar penugasan Gibran ke Papua.

Dia menyebut bisa saja penugasan ke Papua dimanfaatkan putra sulung Jokowi itu supaya dia tidak perlu menghadapi pengunjuk rasa di ibu kota.

“Jadi ada alasan juga bagi dia tidak menghadapi demonstran karena, ‘Saya sedang bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN), saya sedang bertugas di Papua.’ Ini ciri khasnya Jokowi. Ketika ada demo, dia (Jokowi) selalu keluar dari Jakarta,” ujar Selamat dalam siniar yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan, Sabtu, (12/7/2025).

“Jadi dicueki walaupun dia bilang, ‘Saya rindu ingin didemo,’ gitu kan. Begitu didemo, kabur. Jangan-jangan ini juga bisa jadi tempat pelampiasan bagi Gibran untuk menghindari isu-isu ini.”

Menurut akademisi Universitas Nasional itu, bisa saja nanti Gibran mengaku akan berkonsentrasi di Papua atau IKN.

Selamat menunggu apakah Gibran pada bulan Agustus akan mendapat penugasan khusus di IKN. Apalagi ada kabar bahwa IKN akan diresmikan pada bulan Desember.

Kata dia, isu seputar Papua memang sangat seksi atau menarik. Siapa pun presiden atau wakil presiden di Indonesia, mereka ingin mendapatkan sisi positif isu Papua.

Dia berujar Papua bisa dikatakan sebagai “provinsi internasional” karena mendapat sorotan internasional.

Lalu, dia meyakini Prabowo tidak ingin memberikan kesempatan kepada siapa pun untuk mengambil keuntungan dari kasus-kasus Papua, terutama kepada politisi yang ingin mendapatkan poin guna kepentingan pilpres selanjutnya.

Kabar Gibran akan berkantor di Papua dibantah

Baca juga: Mensesneg Klarifikasi soal Prabowo Tugasi Gibran untuk Urus Papua: Bukan Berarti Berkantor di Sana

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu mengatakan Gibran akan memimpin percepatan pembangunan di Papua.

Namun, dalam klarifikasinya, Yusril menjelaskan bahwa yang berkantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua, bukan Gibran.

"Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media," kata Yusril dalam keterangan tertulis, Rabu, (9/7/2025).

Dia mengatakan wapres memiliki tugas-tugas konstitusional yang diatur oleh UUD 1945. Tempat kedudukan wakil presiden adalah di ibu kota negara mengikuti tempat kedudukan presiden. 

"Tidak mungkin wakil presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media," ujarnya.