Gibran Ditugaskan Urus Papua
Penulis Buku Papua Road Map Sebut Gibran Harus Punya Kapasitas Urusi Papua: Perlu Di-briefing Dulu
Gibran sebagai wapres disebutkan harus mempunyai kapasitas untuk mengatasi permasalah-permasalahan yang ada di Papua.
TRIBUNNEWS.COM - Penulis buku Papua Road Map, Adriana Elisabeth, menanggapi wacana penugasan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Papua untuk mengurusi percepatan pembangunan di sana.
Menurut Adriana, penugasan Gibran ke Papua itu semacam estafet kepemimpinan, sama seperti pada masa Wapres Ma'ruf Amin yang diminta Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurusi percepatan pembangunan juga di sana.
Hanya saja, seiring berjalannya waktu, permasalahan di Papua semakin kompleks dan terus berkembang, mulai dari isu lokal, nasional hingga internasional, dan hal tersebut tidak luput dari sorotan publik.
"Kalau mengikut dari masa yang lalu, di masanya Pak Ma'ruf Amin ya, Pak Kiai itu kan juga beliau ditugaskan oleh Presiden Jokowi waktu itu ya, untuk melakukan percepatan pembangunan. Nah, kelihatannya ini juga semacam estafet begitu," ungkap Adriana, Jumat (11/7/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.
"Tapi tentunya problemnya juga kan berkembang terus ya. Jadi ganti pemain, masalahnya juga berjalan dan berkembang bahkan, dinamikanya sangat tinggi di Papua dan ini terus terang bukan hanya isu isu lokal, bukan isu nasional, ini juga isu internasional yang selalu mendapat sorotan dari berbagai pihak gitu," katanya.
Kata Adriana, Gibran sebagai wapres tentunya juga harus mempunyai kapasitas untuk mengatasi permasalah-permasalahan yang ada di Papua tersebut.
"Jadi ya sebagai wapres tentunya, harusnya, idealnya beliau punya kapasitas untuk meneruskan pekerjaan yang lalu yang belum selesai dan juga mengantisipasi situasi yang bisa saja muncul dan sangat sangat tidak bisa diduga," ujarnya.
"Karena ya itu tadi, dinamikanya sangat tinggi, konfliknya juga belum selesai. Sementara proses pembangunan kan harus jalan terus di Papua," imbuh Adriana.
Jadi, dengan kondisi yang demikian, menurut Adriana, Gibran harus di-briefing terlebih dahulu sebelum benar-benar terjun mengurusi percepatan pembangunan di Papua.
Selain itu, Gibran juga harus diberi waktu untuk mendengarkan langsung orang-orang Papua mengenai persoalan-persoalan yang terjadi di sana.
"Jadi, Pak Wapres harus di-briefing sih menurut saya di-briefing betul ini situasinya seperti apa. Karena sebagai penulis Road MAP ya, sebenarnya kami sudah melakukan updating. Jadi, setiap kluster persoalan gitu kita update dan luar biasa memang perkembangan-perkembangan yang harus diantisipasi gitu," tutur Adriana.
Baca juga: Selama Jadi Wapres Gibran Belum Pernah ke Papua, Kenapa?
"Beliau (Gibran) harus diberikan briefing yang lengkap ya tentang situasinya itu seperti apa, akar masalahnya apa dan sebagainya. Kemudian beliau diberi waktu memang untuk mendengarkan langsung dari orang-orang Papua sendiri, ini persoalannya sebenarnya apa," ucapnya.
Gibran Harus Punya Kemampuan Tinggi Pahami Persoalan di Papua
Selain itu, Adriana juga mengingatkan bahwa di Papua sangat heterogen, bukan homogen.
Karen itu, Gibran butuh waktu untuk mendengar langsung dari wilayah adat masing-masing tentang masalah yang dihadapi karena bisa saja berbeda-beda.
"Karena waktunya sudah terlalu panjang persoalannya, jadi selain mendengar, juga tadi berpikir ini solusinya harus seperti apa gitu, kemudian yang juga menjadi penting catatan di sini adalah Papua itu sangat heterogen ya," tegasnya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.