Senin, 29 September 2025

Beras Oplosan

Karung Beras Kosong SPHP Dijual di Toko Online, Menko Zulhas: Pengusaha Jangan Main-main

Karung beras kosong Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terpantau masih ditemukan dijual di toko online hingga Selasa (29/7/2025).

Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
Tribunnews.com/ Gita Irawan
BERAS SPHP - Menko Pangan RI Zulkifli Hasan atau Zulhas usai Seminar Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) 68 Lemhannas RI di Gedung Pancagatra Lemhannas RI Jakarta pada Selasa (29/7/2025). Zulhas menanggapi isu penjualan karung kosong beras SPHP di toko online. 

Modus kedua, pelaku membeli beras kualitas rendah dari wilayah Pelalawan dan mengemasnya ulang dalam karung-karung bermerek premium sehingga tampak seolah-olah sebagai produk unggulan.

Menurutnya, tindakan itu mencederai niat baik pemerintah dalam program SPHP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yang ditujukan untuk memastikan masyarakat mendapat akses terhadap beras berkualitas dengan harga terjangkau. 

Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro mengatakan pengungkapan kasus dilakukan tim Subdit I Ditreskrimsus Polda Riau pada Kamis (24/7/2025) sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah toko beras di Jalan Sail, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kata Ade, pelaku terbukti mengisi ulang karung SPHP dengan beras ladang dari Pelalawan, lalu menimbang dan menjahitnya menggunakan mesin jahit sebelum dipasarkan kepada konsumen. 

Selain itu, ditemukan jug beberapa karung bermerek premium berisi beras kualitas rendah.

Barang bukti yang diamankan dalam kasus tersebut di antaranya 79 karung beras SPHP kemasan 5 kilogram berisi beras oplosan, 4 karung bermerek lain yang juga diisi beras ladang, 18 karung kosong SPHP, satu unit timbangan digital, satu unit mesin jahit, 12 gulung benang jahit, dan dua buah mangkok. 

Jumlah total beras oplosan yang berhasil diamankan diperkirakan mencapai 8 hingga 9 ton.

Atas perbuatannya pelaku akan dijerat dengan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf e dan f, serta Pasal 9 ayat (1) huruf d dan h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Kami juga tengah memeriksa saksi-saksi, ahli, dan menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain dalam jaringan distribusi beras curang ini," kata Ade.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan