Sidang Tahunan MPR 2025 Digeser Jadi 15 Agustus, Prabowo Akan Beri Pidato Kenegaraan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya hadir dalam Sidang Tahunan MPR yang digeser ke Jumat, 15 Agustus 2025, usai menerima undangan resmi dari pimpinan MPR di Istana Merdeka.

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, MPR secara resmi mengundang Presiden untuk menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR yang digelar menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa sidang tahunan yang semula dijadwalkan pada 16 Agustus digeser menjadi Jumat, 15 Agustus 2025, sesuai ketentuan tata tertib MPR. Presiden menyatakan setuju atas perubahan jadwal tersebut.

“Sesuai tata tertib MPR, sidang tahunan yang biasanya digelar pada 16 Agustus digeser ke 15 Agustus karena tahun ini jatuh pada hari Sabtu. Karena itu, Presiden setuju sidang dilaksanakan pada hari Jumat,” ujar Ahmad Muzani usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, 

Sidang Tahunan MPR RI secara tradisional memang digelar setiap tanggal 16 Agustus, sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan.

Namun, jika tanggal tersebut jatuh pada akhir pekan atau hari libur nasional, sidang dapat dimajukan ke hari kerja sebelumnya. Perubahan jadwal tahun ini dilakukan karena 16 Agustus 2025 jatuh pada hari Sabtu.

Baca juga:  DPR Masih Tunggu Keppres Prabowo Soal Penetapan IKN Sebagai Ibu Kota RI

Selain undangan untuk sidang tahunan, Presiden juga diminta hadir dalam peringatan Hari Konstitusi yang akan digelar pada 18 Agustus 2025.

Muzani menyebut undangan tersebut sebagai bagian dari rangkaian kenegaraan yang penting dalam memperkuat komitmen konstitusional bangsa.

"Kita juga membicarakan tentang Hari Konstitusi yakni tanggal 18 Agustus, kami mengundang kesediaan Presiden untuk datang pada Peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2025,” kata Muzani yang juga Sekreris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto itu.

Pertemuan di Istana Merdeka turut membahas perkembangan rancangan pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang telah disusun oleh tim ahli.

Presiden Prabowo meminta agar konsep PPHN dikaji ulang secara komprehensif sebelum diputuskan bentuk produk hukumnya, apakah melalui TAP MPR, undang-undang, atau instrumen hukum lainnya.

Dalam kesempatan itu, pimpinan MPR juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo ke Arab Saudi, Brasil untuk KTT BRICS, dan Prancis dalam rangka Hari Bastille.

Menurut Muzani, kunjungan tersebut merupakan langkah konkret dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan posisi Indonesia di forum internasional.

MPR juga mendukung sikap konsisten pemerintah dalam menyuarakan perjuangan rakyat Palestina di berbagai forum global.