Koperasi Bukan Sekadar Lembaga Usaha, Tapi Alat Perjuangan Rakyat Menuju Keadilan Sosial

FSPI menggelar Kongres Pertama pada 22-25 Februari 1999 di Medan, Sumatera Utara, yang menghasilkan kepengurusan nasional dengan kantor pusat di Medan dan perwakilan di Jakarta.

Pada Kongres Kedua di Malang, Jawa Timur, pada 28 Februari 2003, sekretariat pusat dipindahkan ke Jakarta.

Menghadapi tantangan kapitalisme neoliberal yang semakin meminggirkan petani, FSPI bertransformasi menjadi organisasi kesatuan bernama Serikat Petani Indonesia (SPI) pada Kongres Ketiga, 2-5 Desember di Pondok Pesantren Al Mubarrak Manggisan, Wonosobo, Jawa Tengah.

Sebanyak 10 serikat petani anggota FSPI melebur menjadi satu kesatuan untuk memperkuat perjuangan hak-hak petani Indonesia.

Kongres V Serikat Petani Indonesia: Memperjuangkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan

Serikat Petani Indonesia menggelar Kongres ke-5 pada 20–25 Juli 2025 di Jambi, sebagai forum tertinggi untuk memperkuat komitmen perjuangan reforma agraria dan kedaulatan pangan demi keadilan sosial.

Bertema “Menggalang Persatuan Politik dan Ekonomi Kerakyatan untuk Memperjuangkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan Menuju Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” kongres ini dihadiri perwakilan petani SPI dari seluruh Indonesia.

Kongres menyoroti tantangan seperti liberalisasi pertanian, dominasi korporasi nasional dan transnasional, privatisasi sumber daya, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan teknologi yang merugikan petani.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menekankan pentingnya persatuan politik dan ekonomi rakyat untuk memperjuangkan reforma agraria dan kedaulatan pangan, dengan koperasi petani sebagai pilar kemandirian ekonomi.

Rangkaian kegiatan dimulai pada 20 Juli dengan Musyawarah Petani Perempuan dan Petani Muda untuk mengatasi isu ketimpangan sosial dan struktural yang dihadapi kedua kelompok.

Pada 21 Juli, Musyawarah Koperasi Petani Indonesia membahas pengembangan 1000 koperasi petani yang telah dideklarasikan sejak delapan tahun lalu.

Pembukaan kongres pada 22 Juli dihadiri 5000 petani, terutama dari Jambi, dilanjutkan rapat internal hingga 24 Juli.

Kongres ditutup pada 25 Juli dengan kunjungan ke desa transmigran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memperjuangkan hak agraria transmigran yang terabaikan akibat penguasaan tanah oleh korporasi.

Ketua Majelis Nasional Petani, Mugi Ramanu, menegaskan kunjungan ini menggarisbawahi urgensi reforma agraria, sementara Henry Saragih memperingatkan bahwa tanpa reforma agraria dan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia tidak akan tercapai.

Kongres ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan langkah konkret SPI dalam menghadapi tantangan agraria dan pangan nasional.