Koperasi Bukan Sekadar Lembaga Usaha, Tapi Alat Perjuangan Rakyat Menuju Keadilan Sosial

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Ferry Juliantono menghadiri serta memberikan pidato pada acara Kebangkitan Koperasi pada pembukaan Kongres ke V Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Jambi, Selasa (22/7/2025). 

Dalam acara itu tampak hadir Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua Umum SPI Henry Saragih, Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Kementerian Kehutanan Fakhrizal Fikri S, Tenaga Ahli Menteri Bidang Peningkatan Produksi Pertanian Kementerian Pertanian Hasil Sembiring dan tokoh masyarakat, aktivis agraria dan seluruh sahabat petani di Jambi. 

Ferry yang merupakan Wakil Ketua Umum BIdang Penggalangan Massa DPP Partai Gerindra itu mengatakan, Kongres V Serikat Petani Indonesia menjadi momentum bersejarah untuk membangkitkan kembali ekonomi kerakyatan yang berpijak pada kekuatan desa dan koperasi. 

Serikat Petani Indonesia adalah organisasi petani yang didirikan pada 1998, memperjuangkan hak-hak petani dan mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. SPI bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, baik secara ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. 

Adapun menurut Ferry, koperasi bukan sekadar lembaga usaha, tetapi alat perjuangan rakyat menuju keadilan sosial.

"Harus ada kaitan kebangkitan koperasi dengan perjuangan reforma agraria," ujar Ferry, Selasa (22/7/2025). 

Ferry menegaskan, pentingnya sinergi antara koperasi petani dan KopDes/Kel Merah Putih yang baru diluncurkan Presiden Prabowo sebagai upaya membangun kedaulatan pangan dan menyingkat rantai distribusi.

"Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo agar petani memperoleh nilai tambah yang lebih besar," ujar Ferry. 

Selain itu kata Ferry, kebangkitan koperasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tugas bersama seluruh elemen rakyat demi mewujudkan reforma agraria sejati dan kedaulatan ekonomi dari desa.

"Kebangkitan koperasi tugas bersama seluruh elemen rakyat untuk wujudkan reforma agraria sejati dan kedaulatan ekonomi desa," ujarnya.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. 

Baca juga: Prabowo Luncurkan Koperasi Desa, Senator DPD Soroti Pentingnya Pendidikan dan Ekosistem

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara ekonomi dan sosial, sekaligus memperkuat perekonomian rakyat.

Ciri-ciri utama koperasi:

• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis
• Sisa hasil usaha dibagi secara adil sesuai kontribusi anggota
• Mengutamakan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi 

Profil Serikat Petani Indonesia

Serikat Petani Indonesia, awalnya bernama Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), didirikan pada 8 Juli 1998 di Kampung Dolok Maraja, Desa Lobu Ropa, Kecamatan Bandar Pulau, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. 

Organisasi ini lahir sebagai wujud perjuangan petani Indonesia untuk memperoleh kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi setelah tertindas selama 33 tahun oleh rezim Orde Baru.

FSPI menggelar Kongres Pertama pada 22-25 Februari 1999 di Medan, Sumatera Utara, yang menghasilkan kepengurusan nasional dengan kantor pusat di Medan dan perwakilan di Jakarta.

Pada Kongres Kedua di Malang, Jawa Timur, pada 28 Februari 2003, sekretariat pusat dipindahkan ke Jakarta.

Menghadapi tantangan kapitalisme neoliberal yang semakin meminggirkan petani, FSPI bertransformasi menjadi organisasi kesatuan bernama Serikat Petani Indonesia (SPI) pada Kongres Ketiga, 2-5 Desember di Pondok Pesantren Al Mubarrak Manggisan, Wonosobo, Jawa Tengah.

Sebanyak 10 serikat petani anggota FSPI melebur menjadi satu kesatuan untuk memperkuat perjuangan hak-hak petani Indonesia.

Kongres V Serikat Petani Indonesia: Memperjuangkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan

Serikat Petani Indonesia menggelar Kongres ke-5 pada 20–25 Juli 2025 di Jambi, sebagai forum tertinggi untuk memperkuat komitmen perjuangan reforma agraria dan kedaulatan pangan demi keadilan sosial.

Bertema “Menggalang Persatuan Politik dan Ekonomi Kerakyatan untuk Memperjuangkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan Menuju Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” kongres ini dihadiri perwakilan petani SPI dari seluruh Indonesia.

Kongres menyoroti tantangan seperti liberalisasi pertanian, dominasi korporasi nasional dan transnasional, privatisasi sumber daya, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan teknologi yang merugikan petani.

Ketua Umum SPI, Henry Saragih, menekankan pentingnya persatuan politik dan ekonomi rakyat untuk memperjuangkan reforma agraria dan kedaulatan pangan, dengan koperasi petani sebagai pilar kemandirian ekonomi.

Rangkaian kegiatan dimulai pada 20 Juli dengan Musyawarah Petani Perempuan dan Petani Muda untuk mengatasi isu ketimpangan sosial dan struktural yang dihadapi kedua kelompok.

Pada 21 Juli, Musyawarah Koperasi Petani Indonesia membahas pengembangan 1000 koperasi petani yang telah dideklarasikan sejak delapan tahun lalu.

Pembukaan kongres pada 22 Juli dihadiri 5000 petani, terutama dari Jambi, dilanjutkan rapat internal hingga 24 Juli.

Kongres ditutup pada 25 Juli dengan kunjungan ke desa transmigran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memperjuangkan hak agraria transmigran yang terabaikan akibat penguasaan tanah oleh korporasi.

Ketua Majelis Nasional Petani, Mugi Ramanu, menegaskan kunjungan ini menggarisbawahi urgensi reforma agraria, sementara Henry Saragih memperingatkan bahwa tanpa reforma agraria dan kedaulatan pangan, kesejahteraan petani dan rakyat Indonesia tidak akan tercapai.

Kongres ini menjadi momentum strategis untuk merumuskan langkah konkret SPI dalam menghadapi tantangan agraria dan pangan nasional.