Komnas HAM: Tuntutan untuk 2 Oknum TNI yang Tembak Mati Bocah SMP di Deli Serdang Harus Dievaluasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komnas HAM RI meminta tuntutan terhadap dua oknum prajurit TNI yang menembak mati bocah SMP, Muhammad Alfath Hariski, di Deli Serdang dievaluasi.

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Saurlin P Siagian mengatakan tidak ada alasan hukum bagi prajurit TNI untuk melakukan tindakan main hakim sendiri dengan cara melakukan penembakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Baca juga: Tembak Mati Bocah SMP, 2 Anggota TNI di Deli Serdang Cuma Dituntut 1 Tahun dan 1,5 Tahun Penjara

Untuk itu, kata dia, Komnas HAM meminta adanya prosedur penegakan hukum melalui peradilan yang adil dan patut (due process of law).

Komnas HAM, lanjutnya, juga meminta hal tersebut menjadi atensi dari Oditur Jenderal TNI.

Baca juga: Komnas HAM Ungkap 282 Kasus Penyiksaan Sejak 2020, Polri Paling Banyak Diadukan

Berdasarkan rekomendasi kepada Panglima TNI, kata Saurlin, Komnas HAM juga sudah menyampaikan untuk melakukan evaluasi atas kendali penggunaan senjata api oleh prajurit TNI secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum lainnya.

"Mengamati tuntutan oditur terhadap terdakwa Darmen Hutabarat yakni pidana penjara 18 bulan dan Hendra Manalu dipidana penjara satu tahun, Komnas HAM menyatakan bahwa tuntutan tersebut perlu dievaluasi kembali untuk menjawab pemenuhan keadilan dan pemulihan bagi keluarga korban," kata Saurlin saat dikonfirmasi pada Rabu (16/7/2025).

Komnas HAM, kata Saurlin, telah menangani pengaduan dari Ilham, selaku keluarga dari Muhammad Alfath Hariski, yang merupakan korban meninggal dunia dalam peristiwa penembakan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai pada 1 September 2024, dengan pelaku yang diduga terdiri dari warga sipil dan oknum TNI-AD.

Untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut, ungkapnya, Komnas HAM telah melakukan sejumlah langkah penanganan.

Langkah tersebut antara lain meminta keterangan kepada keluarga korban dan saksi-saksi secara daring pada 21 Oktober 2024.

Kedua, Komnas HAM RI telah Koordinasi dalam rangka permintaan keterangan kepada penyidik Polres Serdang Bedagai pada 25 November 2024.

Ketiga, Komnas HAM RI juga berkoordinasi dalam rangka permintaan keterangan kepada jajaran RS Bhayangkara Medan pada 26 November 2024.

Keempat, Komnas HAM juga telah meminta keterangan kepada Direktur RS Sawit Indah Perbaungan melalui surat Nomor 981/PM.00/PL/XI/2024 tanggal 20 November 2024.

Kelima, Komnas HAM juga berkoordinasi dalam rangka permintaan keterangan dengan jajaran Pomdam I/Bukit Barisan pada 23 Desember 2024.

"Komnas HAM juga telah menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), melalui surat nomor 1024/PM.00/R/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024," ungkapnya.

Subtansi surat tersebut, kata dia, yang pertama adalah meminta KSAD untuk memastikan dilakukan proses penegakan hukum terhadap Serka DH dan Serda HFM secara objektif, transparan dan akuntabel.