Tim Independen LNHAM Pencari Fakta Rusuh Agustus 2025 Dibentuk Atas Inisiasi 6 Lembaga Nasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Anis Hidayah menegaskan tim independen pencari fakta yang terdiri atas 6 Lembaga Nasional HAM (LNHAM) bukan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, pembentukan tim pencari fakta tersebut murni datang dari Komnas HAM.

“Tidak ada (arahan presiden), ini murni inisiatif kami. Seperti yang kami sampaikan, sebenarnya sudah kami diskusikan sejak awal peristiwa ini terjadi,” kata Anis di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Anis menegaskan, ia bersama perwakilan lembaga lainnya sudah berdiskusi lebih dulu terkait kerangka kerja dan mekanisme seperti apa yang akan mereka lakukan dalam proses pencarian fakta.

“Sehingga kami siap untuk bekerja lebih efektif,” tegasnya.

Baca juga: 9 Organisasi Desak Pembentukan Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Keterlibatan Aparat dalam Kericuhan

Adapun, enam LNHAM telah mengumumkan membuat tim independen untuk mencari fakta atas peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan pada akhir Agustus 2025 hingga awal September 2025.

Enam lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Komisi Nasional Disabilitas (KND), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Ombudsman.

Adapun ruang lingkup kerja tim independen ini mencakup peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan, dampak pasca-demonstrasi termasuk bagi korban dan keluarganya.

Baca juga: DPR Dorong Pembentukan Tim Pencari Fakta Usut Dugaan Pelanggaran HAM di Oriental Circus Indonesia

Tim independen ini tidak menyebut pasti tenggat waktu mereka dalam mencari fakta.

Namun, hal pasti, kata Anis hasilnya akan mereka serahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Selain tim pencari fakta yang digagas Komnas HAM, ada pula tim independen yang pembentukannya disebut disetujui Presiden Prabowo Subianto.

Serupa tim LNHAM, tim independen ini bertujuan untuk menginvestigasi peristiwa yang terjadi pada demonstrasi Agustus 2025 di Jakarta dan daerah lainnya.

Persetujuan itu didapat setelah sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa bertemu Prabowo di Istana Negara, Kamis (11/9/2025) malam.

"Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya," kata Lukman Hakim Saifuddin, yang mewakili GNB, saat jumpa pers selepas pertemuan.

Adapun tokoh yang tergabung dalam GNB adalah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Franz Magnis-Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Pendeta Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Ery Seda, Laode Moh Syarif, dan Agustinus Setyo Wibowo.