Hibahkan 1.300 Modul Ajar untuk Sekolah Rakyat, Ketua LPI Al-Hikmah: Kontribusi Entaskan Kemiskinan

TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Al-Hikmah Surabaya, menghibahkan Learning Management System untuk Sekolah Rakyat, yang memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin (14/7/2025) ini. 

Di dalam Learning Management System itu terdapat 1.300 modul ajar yang sudah siap untuk SD, SMP dan SMA. 

Ketua Yayasan LPI Al-Hikmah Surabaya, Mohammad Zahri mengatakan, hibah 1.300 modul ajar itu adalah bentuk kontribusi dari LPI Al Hikmah untuk mengentaskan kemiskinan melalui sekolah rakyat yang berkualitas. 

Hal itu dikatakan Zahri saat menghadiri MPLS Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 di Sentra Terpadu Inten Soeweno, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (14/7/2025).

"Dengan kontribusi ini diharapkan semua elemen bangsa bergotong-royong memajukan Indonesia melalui peran masing-masing. Terima kasih Kemensos, terima kasih tim dari yayasan lembaga pendidikan Islam Al Hikmah," ujar Zahri.

Acara Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat di Sentra Terpadu Inten Soeweno itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

Kemudian Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Tim Formatur Sekolah Rakyat Muhammad Nuh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Ketua Yayasan LPI Al-Hikmah Surabaya Mohammad Zahri, Walikota serta Bupati Bogor, dan para murid serta orang tua murid Sekolah Rakyat.

Baca juga: Menko Polkam: Sekolah Rakyat Bukan Sekadar Program Pendidikan Biasa

Kegiatan MPLS Sekolah Rakyat Inten Soeweno ini diikuti 100 siswa-siswi yang berasal dari Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Pada hari pertama MPLS, para siswa dan siswi menjalani pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Kementerian Kesehatan.

"Kita sudah lakukan pemeriksaan kesehatan. Masalah yang paling banyak adalah gigi. Lalu berikutnya mata, mungkin perlu diberi kaca mata," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Mohamad Nuh, menambahkan Sekolah Rakyat ini tidak menggunakan tes, tetapi pemetaan.

"Ada tiga pemetaan yang kita lakukan yaitu pemetaan jasmani, termasuk pemeriksaan kesehatan, pemetaan psikososial dan pemetaan akademik," ungkapnya.

Dia menjelaskan tiga pemetaan ini menjadi baseline (dasar) untuk mengukur perkembangan siswa selama belajar di Sekolah Rakyat.

"Nanti setiap anak kita ukur delta (kenaikannya) sehingga bisa dengan cepat mencapai cita-citanya," imbuhnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan MPLS di Sekolah Rakyat dilakukan sekira 15 hari.

"Kalau sekolah umum, MPLS hanya 5 hari, kita mungkin dua minggu karena semuanya baru, mulai guru, tenaga kependidikan hingga murid," kata pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Baca juga: Istiqomah Terharu Campur Sedih Anaknya Masuk Sekolah Rakyat di Jakarta Timur

Setelah MPLS selesai, maka kemudian dilakukan matrikulasi atau masa orientasi dimana anak-anak melakukan adaptasi untuk proses pembelajaran.

"Setelah tingkat pemahaman sama, maka proses belajar mengajar dimulai," ujarnya.

Gus Ipul mengatakan semua sarana prasarana Sekolah Rakyat sudah siap digunakan.

Meskipun demikian, masih ada sejumlah kekurangan terus diperbaiki karena  semuanya masih dalam proses.

"Jika ditemukan ada kekurangan seperti seragam, komputer dan lain-lain, harap dimaklumi karena semuanya masih dalam proses," bebernya.

Gus Ipul mengungkapkan para murid yang masuk Sekolah Rakyat berasal dari golongan masyarakat miskin dan miskin ekstrim yang masuk desil 1 dan desil 2 DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). 

"Setelah data didapatkan, maka calon peserta dikunjungi tim untuk verifikasi. Kalau memenuhi syarat maka ditindaklanjuti ke tahap berikutnya," bebernya.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan kriteria untuk memilih calon peserta didik Sekolah Rakyat menggunakan basis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Kami selalu koordinasi dengan Pak Mensos. Peserta yang diutamakan Desil 1 dan anak-anak yang memang belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi," jelasnya.

Dia mengungkapkan lokasi-lokasi sekolah rakyat juga sudah disesuaikan dengan kantong-kantong kemiskinan.

"Mayoritas sekolah rakyat ini memang berlokasi di kota dan kabupaten yang memang jumlah orang miskinnya banyak" ucapnya.