IPW Nilai Penambahan Anggaran Polri Jadi Keniscayaan, Ini Alasannya

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, menyebut penambahan anggaran Polri untuk tahun 2026 merupakan sebuah keniscayaan. Sebab menurutnya anggaran yang bertambah bisa menguatkan pelayanan kepada masyarakat.

Misalnya, layanan respons cepat yang menggunakan pendekatan digital, dan penguatan siber. Hal ini berimbas pada kebutuhan anggaran. 

“Penambahan anggaran untuk Polri Tahun Anggaran 2026 adalah suatu keniscayaan karena memang ke depan dibutuhkan satu persiapan kinerja Polri yang harus lebih kuat ya, dalam hal ini terkait dengan teknologi. Misalnya terkait dengan layanan respons cepat untuk pelayanan kepada masyarakat. Nah respons cepat ini mau tidak mau harus menggunakan pendekatan digital,” kata Sugeng kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).

Baca juga: Komisi III DPR Dukung Usulan Penambahan Anggaran Polri dan Kejagung Tahun 2026

“Kalau Polri ingin bisa mengikuti perkembangan zaman maka mau tidak mau memang pendekatannya adalah pendekatan teknologi,” ujarnya.

Sugeng mengatakan, penambahan anggaran ini juga diharapkan menyasar pada peningkatan kesejahteraan anggota Polri. Bahkan jika perlu, ada evaluasi kenaikan gaji dan tunjangan untuk anggota Polri yang di bawah.

“Saya setuju dengan pendapatnya Anggota Komisi III DPR Sjarifuddin Suding ya, bahwa Polri memang harus memberikan perhatian kepada anggotanya yang di bawah,” katanya.

Berkenaan dengan itu, Sugeng menilai, peningkatan anggaran Polri bukan sesuatu yang aneh.

Terlebih Polri juga mengemban tugas mengenai ketahanan pangan seperti penanaman jagung dengan target 4 juta ton yang sudah mencapai 3 juta ton lebih pada kuartal kedua.

“Kemudian juga respons Polri atas kesiapan untuk mendukung program Prabowo memberikan makan gratis, jadi ini suatu apresiasi saya lihat dari Presiden Prabowo secara nyata melalui politik anggaran,” ungkapnya.

Baca juga: Anggaran Polri juga Kena Kebijakan Efisiensi Prabowo: Dipangkas Rp20,5 T, Jadi Rp106 T

Meski begitu, Sugeng menilai pengawasan atas penggunaan tambahan anggaran itu harus dilakukan dengan prima, selektif dan ketat. Tujuannya agar alokasinya bisa berdaya guna dan tepat sasaran.

Termasuk, pemanfaatannya untuk pelayanan masyarakat pada sektor penegakan hukum agar kepercayaan publik juga semakin meningkat terhadap Korps Bhayangkara.

“Dengan tambahan anggaran ini juga semoga dapat diperkuat kinerja penegakan hukum agar kepercayaan publik semakin tumbuh, bisa menumbuhkan rasa keadilan masyarakat dalam layanan penegakan hukum oleh Polri, itu penting ya. Semoga juga penambahan anggaran ini dapat meningkatkan kinerja Polri dalam pelayanan kepada publik, respons cepat,” pungkas Sugeng.