Ribuan Mahasiswa Papua di Luar Negeri Terancam Putus Kuliah, ''Seperti Kehilangan Induk''

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ribuan mahasiswa asal Papua yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri menghadapi ancaman serius: drop out akibat macetnya pencairan dana beasiswa. Kondisi ini muncul pasca pemekaran wilayah Papua menjadi beberapa daerah otonomi baru (DOB), yang berdampak pada distribusi kewenangan dan keuangan daerah.

Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam pelantikan Agus Fatoni sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (7/7/2025). Tito mengaku prihatin terhadap nasib para mahasiswa tersebut.

"Belum lagi satu lagi, tolong satu lagi, yang jadi perhatian dari para pimpinan di Papua, yaitu mengenai anak-anak yang beasiswa di luar. Mereka seperti kehilangan induk, karena banyak, bukan banyak, ada yang nggak nyampe beasiswanya. Yang di Australia, di Amerika, dan lain-lain," kata Tito.

Menurut Tito, beasiswa tersebut sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Namun setelah pemekaran menjadi provinsi-provinsi baru seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan, tanggung jawab keuangan ikut terpecah. Imbasnya, pencairan dana beasiswa menjadi terhambat.

Baca juga: ASN Menumpuk di Papua, 35 Persen APBD Habis Tersedot Gaji Pegawai

Kronologi dan Akar Masalah

Sebelum pemekaran, seluruh anggaran beasiswa dikelola terpadu oleh Pemerintah Provinsi Papua.

Namun setelah adanya pemisahan administratif, Pemerintah Provinsi Papua meminta agar tanggung jawab pemberian beasiswa mengikuti asal daerah mahasiswa.

Artinya, jika mahasiswa berasal dari Papua Selatan, maka beasiswa harus ditanggung oleh pemerintah provinsi tersebut.

"Kalau dia dari Papua Tengah, ya Papua Tengah yang bayar. Kalau dia dari Pegunungan, ya Papua Pegunungan yang bayar. Kalau dia Papua Selatan, ya Provinsi Papua Selatan. Jangan bebannya ke kami semua," tegas Tito.

Namun transisi itu belum berjalan mulus.

Banyak pemerintah provinsi baru belum siap secara fiskal maupun administratif untuk menangani beasiswa luar negeri. Akibatnya, mahasiswa terkatung-katung tanpa kejelasan dana studi.

Risiko Drop Out dan Sorotan Internasional

Tito mengaku telah memberikan panduan atau guideline untuk mengatasi masalah ini.

Namun hingga kini belum ada langkah konkret yang menjamin keberlangsungan studi mahasiswa.

"Jangan sampai mereka kemudian karena tidak ada (beasiswa) mungkin diputuskan sekolahnya, dikeluarkan. Ini isu yang sangat penting sekali. Kementerian Keuangan ke luar negeri berapa kali sudah dia sampaikan sama saya. Anak-anak tersebut, kasihan. Keleleran," ungkap Tito.

Baca juga: Emosi Surya Darmadi Meledak di Sidang Saat Kejagung Incar Aset di Luar Negeri

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2023, setidaknya ada 1.170 mahasiswa Papua yang tersebar di 15 negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan beberapa negara Eropa.