Beathor Suryadi Dipecat usai Sebut Ijazah Jokowi Made in Pasar Pramuka, Rocky Gerung: Dia Dibungkam

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti hubungan antara polemik ijazah Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan dipecatnya Bambang Beathor Suryadi dari jabatan tenaga ahli pimpinan di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Adapun pemberhentian politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut, disampaikan dalam surat resmi bernomor B.116/KS.02/SES/6/2025.

Surat ini ditandatangani langsung oleh Kepala Sekretariat BP Taskin, Eni Rukawiani.

Dalam surat itu, diterangkan bahwa masa kerja Beathor berakhir pada 30 Juni 2025 dan tidak diperpanjang.

Selain itu, berdasarkan evaluasi internal yang sudah dilakukan, Beathor dinyatakan melanggar kode etik dan tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Pemecatan ini terjadi tak berselang lama setelah pada pertengahan Juni 2025 lalu, Beathor Suryadi menuding bahwa ijazah Jokowi tidak dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dicetak di Pasar Pramuka.

Diketahui, Beathor Suryadi adalah seorang aktivis dan pengacara yang sudah beberapa kali terlibat dalam kasus-kasus politik dan hukum. 

Saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Pancasila pada 1980-an, Beathor adalah sosok kritis terhadap rezim Orde Baru di bawah Soeharto.

Pembungkaman

Pemecatan Beathor Suryadi dari BP Taskin, terutama setelah menyebut ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, dinilai Rocky Gerung sebagai upaya pembungkaman.

Rocky menilai, Beathor dengan statusnya sebagai pejabat negara dan nyanyiannya justru merupakan puncak dari kecurigaan publik soal ijazah Jokowi.

Baca juga: Progress Surat Pemakzulan Gibran, Rocky Gerung Minta Harus Diproses DPR: Demi Politics of Hope

Hal ini disampaikan mantan dosen filsafat Universitas Indonesia (UI) itu dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Rocky Gerung Official, Jumat (4/7/2025).

"Beathor membuka jejak genealogi ijazah Jokowi yang dicatat di Jalan Pramuka. Dia berupaya untuk meyakinkan para aktivis supaya hati-hati dengan kekuasaan. Akhirnya, dia kena damprat dari kekuasaan."

"Kan Beathor naik ketika Jokowi berkuasa, sekarang dia diturunkan atau dipaksa turun sebagai penasehat ahli lembaga yang dipimpin Budiman Sudjatmiko dan Iwan Sumule," kata Rocky Gerung.

"Jadi kedudukan Beathor itu adalah pejabat negara sebetulnya. Nah, sekarang karena dia mempersoalkan ijazah dari mantan kepala negara maka dia dipecat."

"Nah, kita mau membaca itu sebagai eskalasi, atau bahkan akumulasi dari kecurigaan publik, kegelisahan publik tentang kepastian ijazah palsu Jokowi," tambahnya

"Jadi, Beathor akhirnya harus menghadapi fakta bahwa dia akan dibungkam," kata Rocky Gerung lagi.

Bagaimana Kejujuran UGM?

Selanjutnya. Rocky Gerung menilai, pemecatan dari BP Taskin dan upaya pembungkaman ini adalah permainan kecil bagi Beathor.

Sementara, lanjut Rocky, permainan besar bagi publik adalah kejujuran dari pihak UGM terkait ijazah Jokowi.

Pendiri SETARA Institute yang juga dikenal dengan pemikirannya tentang feminisme ini pun meminta agar Jokowi legawa menunjukkan ijazah demi meredam kegaduhan publik.

"Tapi bagi Beathor, ya udah berkali-kali dia masuk penjara zaman Orde Baru. Bagi dia itu ya permainan kecil," papar Rocky Gerung.

"Tapi permainan besar adalah ditunggu oleh publik. Apa sebetulnya kejujuran dari UGM?" lanjutnya.

"Dan alumni UGM sudah memberi ultimatum pada rektor supaya mengundurkan diri kalau tidak bisa membuat kejujuran, memastikan bahwa UGM itu harus datang ke publik, perlihatkan ijazah aslinya," katanya.

"Demikian juga, Jokowi dengan legawa harusnya memperlihatkan [ijazah, red.] supaya kasus ini betul-betul diteduhkan," tambahnya.

Baca juga: Komentar Susno Duadji soal Kompol Syarif Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Kasus Ijazah Jokowi

Prabowo juga Menunggu

Rocky Gerung menilai, keterbukaan Jokowi dan UGM mengenai polemik ijazah ini juga dinanti-nanti oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

"Dan saya kira Presiden Prabowo juga menunggu itu, karena nggak mungkin Prabowo yang menuntut kan, itu etikanya tidak ada di situ," papar Rocky Gerung.

"Tapi kelihatannya Presiden Prabowo juga berharap banyak bahwa lembaga-lembaga resmi ini betul-betul mengucapkan kejujuran," imbuhnya.

"Lembaga resmi pertama tentu ada UGM, ada lembaga lain KPU, segala macam. Tapi masalah utamanya kan ada di UGM," tandasnya.

(Tribunnews.com/Rizki A.)