Ijazah Jokowi
Beathor Suryadi Dipecat usai Sebut Ijazah Jokowi Made in Pasar Pramuka, Rocky Gerung: Dia Dibungkam
Pemecatan Beathor Suryadi dari BP Taskin, terutama setelah menyebut ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka, dinilai Rocky Gerung sebagai pembungkaman.
"Nah, kita mau membaca itu sebagai eskalasi, atau bahkan akumulasi dari kecurigaan publik, kegelisahan publik tentang kepastian ijazah palsu Jokowi," tambahnya
"Jadi, Beathor akhirnya harus menghadapi fakta bahwa dia akan dibungkam," kata Rocky Gerung lagi.
Bagaimana Kejujuran UGM?
Selanjutnya. Rocky Gerung menilai, pemecatan dari BP Taskin dan upaya pembungkaman ini adalah permainan kecil bagi Beathor.
Sementara, lanjut Rocky, permainan besar bagi publik adalah kejujuran dari pihak UGM terkait ijazah Jokowi.
Pendiri SETARA Institute yang juga dikenal dengan pemikirannya tentang feminisme ini pun meminta agar Jokowi legawa menunjukkan ijazah demi meredam kegaduhan publik.
"Tapi bagi Beathor, ya udah berkali-kali dia masuk penjara zaman Orde Baru. Bagi dia itu ya permainan kecil," papar Rocky Gerung.
"Tapi permainan besar adalah ditunggu oleh publik. Apa sebetulnya kejujuran dari UGM?" lanjutnya.
"Dan alumni UGM sudah memberi ultimatum pada rektor supaya mengundurkan diri kalau tidak bisa membuat kejujuran, memastikan bahwa UGM itu harus datang ke publik, perlihatkan ijazah aslinya," katanya.
"Demikian juga, Jokowi dengan legawa harusnya memperlihatkan [ijazah, red.] supaya kasus ini betul-betul diteduhkan," tambahnya.
Baca juga: Komentar Susno Duadji soal Kompol Syarif Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Kasus Ijazah Jokowi
Prabowo juga Menunggu
Rocky Gerung menilai, keterbukaan Jokowi dan UGM mengenai polemik ijazah ini juga dinanti-nanti oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Dan saya kira Presiden Prabowo juga menunggu itu, karena nggak mungkin Prabowo yang menuntut kan, itu etikanya tidak ada di situ," papar Rocky Gerung.
"Tapi kelihatannya Presiden Prabowo juga berharap banyak bahwa lembaga-lembaga resmi ini betul-betul mengucapkan kejujuran," imbuhnya.
"Lembaga resmi pertama tentu ada UGM, ada lembaga lain KPU, segala macam. Tapi masalah utamanya kan ada di UGM," tandasnya.
(Tribunnews.com/Rizki A.)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.