Lemhannas Kaji Dampak Putusan MK yang Hapus Pemilu Serentak Terhadap Kualitas Demokrasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) akan mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini yang menghapus Pemilu serentak.

Gubernur Lemhannas RI TB Ace Hasan Syadzily mengatakan kajian tersebut khususnya terkait dengan bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi.

Ia juga menjelaskan aalah satu kajian yang dilakukan oleh Lemahannas tahun ini adalah terkait reformasi sistem politik di Indonesia untuk meningkatkan kualitas demokrasi. 

Hal itu disampaikan Ace di Gedung Pancagatra Lemhannas RI Jakarta pada Senin (30/6/2025).

"Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan antara pemilu nasional, di mana pemilu nasional itu terdiri atas pemilihan presiden, kemudian DPR RI, dan DPD dipisah dengan pemilihan kepala daerah beserta dengan legislatif di tingkat daerah, tentu ini adalah putusan baru yang perlu didalami tentang bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi kita," kata Ace.

"Sebagai sebuah keputusan dari Mahkamah Konstitusi tentu sifatnya adalah final dan mengikat. Karena itu tentu kami Lemahannas, sebagaimana telah ditetapkan dan direncanakan oleh kami, salah satu isu yang kami akan kaji adalah tentang bagaimana kita harapkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut itu dapat meningkatkan dampak terhadap kualitas demokrasi kita," lanjutnya.

Selain itu, menurutnya perlu juga dikaji lebih lanjut terkait konsekuensi putusan MK tersebut terhadap tata hubungan antara pusat dan daerah.

Menurutnya, hal itu harus dicermati secara mendalam.

"Prinsipnya, Lemahannas terus mendorong agar kualitas demokrasi kita berjalan dengan baik termasuk di antaranya terkait sistem pemilihan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah agar dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas dalam meningkatkan sejahteraan rakyat," pungkasnya.

Pemerintah dan DPR Gelar Rapat Tertutup

Diberitakan sebelumnya, Pimpinan DPR menggelar rapat tertutup dengan perwakilan pemerintah membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah mulai 2029.

Rapat digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (20/6/2025).

Pimpinan DPR yang hadir antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, Adies Kadir, dan Saan Mustopa. 

Hadir juga dari perwakilan Komisi II, Komisi III, Badan Legislasi (Baleg), Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin juga hadir dalam rapat tersebut.

Sementara pemerintah diwakili Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.