100 Pasangan Nikah Massal di Istiqlal, Menag: Agar Tak Kumpul Kebo atau Berzina
Menurut Nasaruddin, nikah massal tidak hanya membantu dari sisi legalitas dan agama, tapi juga sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit sosial dan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 100 pasangan dari wilayah Jabodetabek resmi menikah dalam program nikah massal yang digelar di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan, program ini penting untuk mencegah praktik kumpul kebo hingga seks bebas, terutama di kalangan masyarakat miskin.
“Kalau kemiskinannya seperti itu, sampai kapan bisa kawin? Jadi kita bantu mereka supaya tidak berzina, supaya tidak kumpul kebo,” ujar Menag kepada awak media usai prosesi akad nikah massal.
Menurut Nasaruddin, nikah massal tidak hanya membantu dari sisi legalitas dan agama, tapi juga sebagai bentuk pencegahan terhadap penyakit sosial dan risiko kesehatan dari hubungan di luar nikah.
“Itu nanti mencemari budaya kita juga. Dan banyak penyakit yang timbul dari free sex. Jadi banyak sekali manfaatnya,” lanjutnya.
Kementerian Agama berencana memperluas program nikah massal ke berbagai daerah melalui masjid-masjid besar di tingkat provinsi dan kabupaten.
Langkah ini diambil agar masyarakat kurang mampu bisa melangsungkan pernikahan secara sah dan layak.
“Insya Allah dengan nikah massal di Istiqlal dan masjid-masjid lain, ini bisa memudahkan orang menikah,” kata Nasaruddin.
Baca juga: Baru! Kemenag RI Akan Buka KUA di Luar Negeri untuk Fasilitasi Nikah WNI
Ia juga menegaskan bahwa program ini terbuka bagi penyandang disabilitas yang memenuhi syarat.
“Kalau ada yang berkebutuhan khusus dan memenuhi persyaratan, itu pun kita fasilitasi,” tegasnya.
Dalam kegiatan ini, Kemenag menanggung seluruh biaya pernikahan mulai dari administrasi, penghulu, mahar, kosmetik, hingga penginapan hotel bagi pasangan pengantin.
Menteri Agama
Nasaruddin Umar
nikah massal
berzina
kumpul kebo
seks bebas
pernikahan sah
Google Discover
Kementerian Agama
Menag Nasaruddin Umar
KPK Buka Kemungkinan Panggil Ketua Umum PBNU Terkait Dugaan Aliran Dana Korupsi Kuota Haji |
![]() |
---|
PPATK Serahkan Sejumlah Besar Data Aliran Dana Korupsi Kuota Haji 2024 ke KPK, Data Siapa Saja? |
![]() |
---|
PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Kuota Haji: 'Disebutkan Saja Nama yang Tersangkut' |
![]() |
---|
Jawaban Modul 3.5 Pembuatan Dashboard Interaktif Visualisasi Data Real-Time, PINTAR Kemenag |
![]() |
---|
GNB Senang Prabowo Tinggal Teken Keppres soal Reformasi Polri, Ternyata Sudah Dipikirkan sejak Lama |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.