Pemerintah Perlu Tetapkan Standar Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Gapoktan dan Koperasi

Menurut dia, ketidaksiapan Gapoktan sebagai penyalur pupuk bersubsidi karena mereka tidak memenuhi hampir seluruh indikator kesiapan yang dipersyaratkan.

Antara lain mencakup aspek modal, legalitas, sumber daya manusia, administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, distribusi pupuk, serta sarana prasarana dan teknologi informasi; dan 2) Saat ini sudah terdapat 26.576 koperasi yang bergerak di bidang pupuk.

Baca juga: Dukung Arahan Presiden Prabowo, Petani Lampung Tengah Diajak Tebus Pupuk Bersubsidi

Sementara itu, berdasarkan pemetaan. kesiapan koperasi yang akan berusaha di bidang pupuk, sebagian besar merupakan Koperasi Desa Merah Putih yang baru berdiri.

Hal itu membuat mereka sangat membutuhkan sosialisasi dan pendampingan terhadap regulasi, mekanisme, dan pemenuhan sarana-prasarana usaha penyaluran pupuk bersubsidi.

Jika Gapoktan dan Koperasi Merah Putih ditunjuk jadi penyalur pupuk bersubsidi, akan membawa konsekuensi mundurnya beberapa kios pengecer yang sudah ada saat ini karena pendapatan kios mereka akan turun karena alokasi pupuk bersubsidi yang disalurkan berkurang.

Aturan baru penyaluran pupuk bersubsidi ini juga bisa memicu konflik antar pihak penyalur pupuk bersubsidi seperti kios pengecer, Gapoktan, Pokdakan dan Koperasi jika tidak ada pengaturan kriteria dan mekanisme penunjukan serta pengaturan area/wilayah penyaluran.

Pihaknya merekomendasikan kepada Pemerintah agar mencari saluran pemasaran pupuk bersubsidi yang paling efisien seperti melalui pelaku Usaha Distribusi (PUD) berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah.

Terkait verifikasi, validasi dan pengawasan laporan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Gapoktan dan Koperasi Merah Putih, didapati temuan 19,4 persen Gapoktan di wilayah yang diobservasi belum mampu melakukan pengelolaan administrasi keuangan di internal Gapoktan sendiri.

Karena itu, pemerintah perlu serius melakukan pembinaan secara berkelanjutan dalam aspek modal, legalitas, sumber daya manusia, administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, distribusi pupuk, serta sarana prasarana dan teknologi informasi terhadap Gapoktan dan Koperasi Merah Putih yang baru berdiri. 

Pemerintah juga diminta membentuk satuan tugas atau satgas untuk membina penyalur pupuk bersubsidi pasca terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 .

Demi mendukung kelancaran proses distribusi pupuk bersubsidi, perlu ditetapkan mekanisme yang paling memungkinkan yaitu menggunakan mekanisme penyaluran lewat PUD.

Prof. Dr. Faroby Falatehan mengapresiasi terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, sebagai langkah perbaikan berkelanjutan terhadap Program Pupuk Bersubsidi.

Namun, dia menekankan perlunya standarisasi penunjukkan pihak penyalur pupuk bersubsidi perlu lebih diatur dalam petunjuk teknis yang akan diterbitkan oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Tujuannya agar potensi konflik antar pihak penyalur pupuk bersubsidi, serta mundurnya kios pengecer eksisting bisa dicegah.

Dengan demikian, petani sebagai penerima manfaat program Pupuk Bersubsidi tetap terlayani dengan baik dan misi Asta Cita Pemerintahan Kabinet Merah Putih untuk mewujudkan swasembada pangan dapat tercapai. (tribunnews/fin)