Jokowi Kirim Sinyal Merapat ke PSI, Rocky Gerung: Mekanisme Pertahanan Diri karena Terpojok
Pengamat politik Rocky Gerung menilai, niat Jokowi bergabung ke PSI merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri.
"Dan itu mungkin yang membuat publik merasa bahwa Jokowi ingin bikin partai politik atau membesarkan PSI itu semacam reaksi defensif beliau atau semacam mekanisme pertahanan diri," papar Rocky.
"Dan kita mulai mengerti bahwa defense mechanism ini tentu akan akan dia temukan atau akan dia lakukan karena serangan pada Pak Jokowi terlalu banyak," tambahnya.
Kecemasan Laten
Rocky Gerung juga menilai, Jokowi semakin cemas lantaran Presiden RI Prabowo Subianto kini terkesan lebih dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Sementara kehadiran Pak Jokowi di dalam politik itu makin lama dicitrakan sebagai bias oportunisme aja. Dan kebutuhan-kebutuhan Jokowi untuk menguji kelekatan dia dengan Pak Prabowo juga makin lama makin terasa agak gugup dan gagap gitu," jelas Rocky.
"Karena Presiden Prabowo justru lebih dekat dengan Ibu Mega atau berupaya untuk merangkul Ibu Mega masuk di dalam sistem pemerintahan beliau," lanjutnya.
Bahkan, menurut Rocky Gerung, Jokowi terkena post power syndrome.
Namun, post power syndrome ini tidak berkaitan dengan pencapaian Jokowi, melainkan karena adanya permasalahan politik yang dapat menyeret ayah Kaesang Pangarep itu ke pengadilan.
Seperti, soal tudingan ijazah palsu dan mekanisme pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden RI di Pilpres 2024 lalu.
"Jadi sekali lagi, Jokowi ada di dalam sebenarnya kecemasan laten yang ada pada setiap mantan pemimpin yang biasa disebut post power syndrome itu," papar Rocky Gerung.
"Tapi kita mau baca sebetulnya post power syndrome Jokowi itu bukan karena dia pernah membuat sesuatu yang kemudian ingin dia ulangi, atau dia pernah membuat sesuatu dan ingin menganggap orang masih peduli pada dia," tambahnya.
"Tetapi karena ada situasi yang real hari-hari ini, yaitu jebakan-jebakan politik yang bisa menyeret Jokowi ke meja pengadilan, dipanggil oleh sistem pengadilan kita untuk mempertanggungjawabkan hal-hal yang dianggap bertentangan dengan etika publik, yaitu soal ijazah terutama dan soal penyelundupan hukum sehingga Gibran jadi wakil presiden," tandas Rocky.
(Tribunnews.com/Rizki A.)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.