Penulisan Ulang Sejarah RI
Beda Pendapat antara PDIP dan Menteri HAM Soal Penulisan Ulang Sejarah RI dengan Tone Positif
Menbud RI Fadli Zon menegaskan, penulisan ulang sejarah RI dengan tone positif tidak bertujuan untuk mengorek-orek kesalahan di masa lalu.
Penulis:
Rizkianingtyas Tiarasari
Editor:
Wahyu Gilang Putranto
"Karena itu, kalau kami lebih kepada mengontrol kebenaran peristiwa. Peristiwa itu diungkap secara fakta, apa adanya, itu justice. Saya meyakini yang dimaksud oleh Menteri Kebudayaan itu adalah mengungkap apa adanya," ucap dia.
Peristiwa 1965 dan penculikan aktivis tak masuk
Sebagai informasi, tragedi 1965 dan penculikan aktivis pada akhir Orde Baru, tidak termasuk dalam rancangan isi penulisan ulang sejarah RI tersebut.
Adapun berikut adalah daftar 12 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diakui negara pada 11 Januari 2023 oleh Presiden Joko Widodo:
1. Peristiwa 1965-1966
2. Penembakan Misterius (Petrus) 1982–1985
3. Talangsari, Lampung (1989)
4. Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh (1998–1999)
5. Penghilangan Paksa Aktivis (1997–1998)
6. Tragedi Trisakti dan Semanggi I & II (1998–1999)
7. Kerusuhan Mei 1998
8. Simpang KKA, Aceh (1999)
9. Wasior, Papua (2001)
10. Wamena, Papua (2003)
11. Jambo Keupok, Aceh (2003)
12. Peristiwa Timor Timur pasca-referendum (1999), telah diadili di Pengadilan HAM ad hoc, tetapi hasilnya masih kontroversial.
(Tribunnews.com/Rizki A.) (Kompas.com/Adhyasta Dirgantara, Yovie Given Nata Widjaja, Haryanti Puspa Sari)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.