Beda Pendapat antara PDIP dan Menteri HAM Soal Penulisan Ulang Sejarah RI dengan Tone Positif

TRIBUNNEWS.COM - Ada perbedaan pandangan dari politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Menteri Hak Asasi Manusia RI (HAM) tentang penulisan ulang sejarah RI dengan tone atau nada positif.

Sebagai informasi, pemerintah akan melakukan penulisan ulang sejarah RI dengan tone positif karena tidak bertujuan untuk mengorek-orek kesalahan di masa lalu.

Hal tersebut disampaikan Menteri Kebudayaan RI (Menbud) Fadli Zon saat menanggapi kabar yang menyebut term of reference (TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan 2 dari 12 kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

"Tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa," ujar Fadli saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).

Selanjutnya, Fadli menggarisbawahi, salah satu tujuan penulisan ulang sejarah RI adalah mengurangi bias dan mempersatukan bangsa. 

"Kita ingin sejarah ini Indonesia-sentris. Mengurangi atau menghapus bias-bias kolonial. Kemudian, terutama untuk mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional," tutur dia.

Selain itu, penulisan sejarah ulang dimaksudkan agar peristiwa di masa lalu bisa relevan untuk generasi saat ini.

Terutama terkait prestasi dan capaian di masa lalu untuk memberikan semangat generasi penerus dengan belajar dari kesuksesan pendahulu.

"Jadi yang kita inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif. Dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya," ucap dia.

Penulisan ulang sejarah RI dengan tone positif ini pun memancing berbagai tanggapan, ada yang pro dan ada yang kontra.

Anggota Komisi X DPR Fraksi PDIP: Harusnya Sisi Baik dan Buruk Dimasukkan Semua

Baca juga: Anggaran Rp 9 Miliar untuk Penulisan Ulang Sejarah Sudah Cair, Uji Publik Digelar Juli 2025

Anggota Komisi X DPR Fraksi PDI-P Bonnie Triyana meminta pemerintah untuk menulis ulang sejarah dari semua sisi, bukan hanya yang tone positif. 

Menurutnya, kesalahan-kesalahan di masa lalu juga harus tetap dimasukkan agar bisa menjadi pelajaran ke depan. 

"Gini, kita tuh belajar sejarah dari semua sisi. Apapun itu, kalau memang bisa menjadi pelajaran kita untuk tidak mengulangi lagi yang di masa lalu, mestinya masuk," ujar Bonnie, dikutip dari Kompas.com, Selasa (3/6/2025).

Bonnie menekankan, alangkah baiknya pemerintah memasukkan sisi baik dan buruk dalam penulisan sejarah ulang. 

Dengan begitu, tidak akan ada karya sejarah yang dipelesetkan.