Anggaran Rp 9 Miliar untuk Penulisan Ulang Sejarah Sudah Cair, Uji Publik Digelar Juli 2025
Fadli Zon memastikan, pihaknya akan melibatkan 113 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam proyek penulisan ulang sejarah
Penulis:
Rizki Sandi Saputra
Editor:
Muhammad Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan RI (Menbud) Fadli Zon memastikan anggaran sebesar kurang lebih Rp 9 Miliar untuk penulisan ulang sejarah Indonesia sudah direalisasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Atas hal itu menurut Fadli Zon, pembahasan terhadap penulisan ulang sejarah sudah siap untuk dilakukan.
Baca juga: Singgung Pesan Bung Karno, Fadli Zon Minta PDIP Tak Khawatir soal Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Bahkan kata Fadli, persoalan anggaran itu sudah pernah dibahas dirinya saat rapat bersama Komisi X DPR RI beberapa waktu lalu.
"Iya kurang lebih lah (anggaran Rp9 Miliar), dari APBN lah, sudah beres itu sudah kita sampaikan sejak 7 bulan yang lalu saya pertama kali ke DPR," kata Fadli saat ditemui awak media di Taman Sriwedari, Depok, Minggu (1/6/2025).
Baca juga: Tanggal 1 Juni 2025 Hari Apa? Peringati Hari Lahir Pancasila 2025, Ini Sejarah dan Maknanya
"Sudah ada anggarannya, sudah mulai kalau nggak (ada anggaranya) darimana (pembahasan bakal dilakukan)," sambung dia.
Dengan begitu kata Fadli Zon, terdekat pemerintah akan melibatkan partisipasi publik untuk memberikan masukan terhadap penulisan ulang sejarah tersebut.
Kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra tersebut, kemungkinan pelibatan publik untuk berdebat membahas penulisan ulang sejarah itu akan dilakukan pada Juli tahun ini.
"Sejauh ini kita targetkan mungkin bulan Juli kita akan uji publik. Bulan Juli lah kira-kira. Di situ kita asik, kita debat lah disitu," tandas dia.
Dalam hal ini, Fadli Zon memastikan, pihaknya akan melibatkan 113 sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam proyek penulisan ulang sejarah nasional.
"Ada 113 sejarawan ya, dari lebih dari 30-an perguruan tinggi dan juga para penulisnya dari Aceh sampai Papua," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).
Fadli menjelaskan, proyek ini bertujuan membangun kembali penulisan sejarah nasional yang selama ini dinilai masih banyak dipengaruhi perspektif kolonial.
Dengan melibatkan akademisi dari berbagai daerah, dia berharap sejarah dapat ditulis dengan pendekatan Indonesia sentris.
"Jadi kita ingin sejarah ini ditulis secara inklusif dengan Indonesia sentris. Jadi perspektif Indonesia, kalau perspektifnya Belanda tidak ada penjajahan, ya mereka melihatnya beda," ujarnya.
Baca juga: Tanggal 1 Juni 2025 Hari Apa? Peringati Hari Lahir Pancasila 2025, Ini Sejarah dan Maknanya
Fadli mencontohkan bagaimana peristiwa sejarah bisa bermakna berbeda tergantung sudut pandang.
"Misalnya agresi militer 1 dan agresi militer 2 kalau versi Belanda adalah aksi polisionil 1, aksi polisionil 2. Karena itu penertiban dari kekacauan pengacau keamanan," ucapnya.
"Bagi Belanda, Bung Tomo itu adalah ekstremis teroris. Bagi kita, dia adalah seorang pahlawan nasional, pejuang yang hebat. Nah, itulah yang namanya perspektif Indonesia," tutur Fadli menambahkan.
Panglima TNI hingga Menhan Hadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR Bahas RKA 2026 |
![]() |
---|
Kementerian PU Kantongi Pagu Anggaran Rp 118,5 Triliun untuk 2026 |
![]() |
---|
Menteri Mu'ti Ungkap Ada Aspek Penting yang Belum Bisa Terdanai Meski Anggaran Naik Rp400 M |
![]() |
---|
Rapat Bareng DPR, Kemendagri Usulkan Pagu Anggaran Tahun 2026 Sebesar Rp7,8 Triliun |
![]() |
---|
Kementerian Hukum Usulkan Tambahan Anggaran Rp 419,8 Miliar |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.