Pertanyakan Statement Panglima TNI, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Adanya TGPF soal Ledakan di Garut

Julius juga mengungkapkan sedari awal pihaknya sudah menyerukan pada Komisi I DPR untuk membentuk sebuah TGPF independen yang melibatkan unsur luar TNI.

"Namun sayangnya Komisi I DPR RI seperti tidak memiliki taring untuk sekadar bertanya pengusutan kasus ini sesuai asas-asas penyelidikan yang jujur, adil, dan benar," ujarnya. 

"Pernyataan Panglima TNI semestinya dapat lebih menerangkan lebih dari hasil Investigasi internal TNI yang diumumkan pada 26 Mei 2025 dan mengkonfirmasi adanya praktik yang tidak sesuai SOP dalam peledakan tersebut khususnya terkait pelibatan sipil dalam peledakan amunisi tak layak pakai," lanjutnya.

Lebih lanjut, hasil tim investigasi TNI AD dinilai koalisi hanya menyoroti dua pokok utama penyebab ledakan, yaitu ketidakstabilan detonator yang hendak dimusnahkan dan keterlibatan warga sipil dalam aktivitas teknis yang semestinya hanya dilakukan oleh personel militer terlatih. 

"Hasil investigasi TNI AD juga cenderung menimpakan kesalahan kepada salah satu korban jiwa, yaitu Kepala Gudang Pusat Amunisi (Gapusmus), sehingga akhirnya masyarakat ikut dalam pelibatan pemusnahan amunisi tersebut," ujarnya.

Investigasi TNI AD yang diungkapkan ke media juga tidak menyebut siapa perwira tinggi di atas Kepala Gapusmus yang turut bertanggung jawab atas kasus tersebut.

"Juga tidak disebutkan adanya akuntabilitas secara hukum terhadap perwira-perwira tinggi di tingkat komando terkait peristiwa itu."

Koalisi menilai fakta tersebut adalah temuan penting yang harus ditindaklanjuti melalui investigasi menyeluruh dan imparsial oleh Tim yang independen dari luar tubuh TNI.

Mereka juga mendesak pertanggungjawaban hukum mereka yang berada pada level komando dan bertanggung jawab atas tragedi di Garut tersebut.

"Tanpa investigasi menyeluruh, imparsial dan independen dari luar TNI  maka tragedi Garut tersebut hanya akan menegaskan kembali masalah impunitas yang telah mengakar di tubuh TNI," katanya. 

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Faryyanida Putwiliani)