Respons MUI terhadap Wacana Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Respons MUI terhadap Wacana Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas merespons wacana Presiden Prabowo Subianto membuka hubungan diplomatik dengan Israel asalkan Palestina diakui sebagai negara. 

Menurut dia, Indonesia sebaiknya tidak membuka hubungan dengan Israel.

"Karena Israel adalah negara penjajah. Sementara negara kita indonesia adalah negara yang sangat anti terhadap penjajahan karena yang namanya penjajahan itu jelas-jelas tidak sesuai dengan nilai-nilai perikemanusiaan dan perikeadilan," kata Abbas dalam pesan yang diterima, Kamis (29/5/2025).

Abbas menyebut bahwa sikap tersebut sudah jelas dalam alinea pertama pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, jika Israel ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia, Abbas mengatakan mengakui kemerdekaan Palestina belum cukup.

"Israel harus bertanggung jawab terhadap tindakan genosida dan semua perbuatan buruk yang telah mereka lakukan selama ini terhadap rakyat dan negeri Palestina," tandasnya.

Baca juga: HNW Peringatkan Bahaya Besar Jika Israel Gantikan Masjid Al Aqsha dengan Solomon Temple

Wacana Prabowo Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

Sebelumnya, Prabowo mengatakan akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel dalam pernyataan pers bersama Presiden Prancis Emannuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, (28/5/2025).

"Karena itu indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel, siap buka hubungan diplomatik dengan Israel. Indonesia siap menyumbang pasukan perdamaian di kawasan tersebut," kata Prabowo.

Kepala Negara mengatakan dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Macron banyak topik yang dibahas salah satunya mengenai konflik Palestina.

Prancis kata Prabowo ingin mendorong penyelesaian damai masalah Palestina.

"Di mana Prancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka," katanya.

Menurut Prabowo dalam pembicaraan dengan Macron, Prancis akan terus mendesak untuk segera diberlakukannya penghentian kegiatan bersenjata di jalur gaza, Palestina. Selain itu Prancis juga menyerukan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh.

"Kami juga mendukung rencana Prancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah," kata Presiden.

Prabowo mengatakan dirinya dalam berbagai forum dan kesempatan selalu menekankan bahwa Indonesia hanya memandang penyelesaian two state solution.