Gaya Komunikasi Tuai Kritik Tajam, Menkes RI Klarifikasi soal Lingkar Perut dan Pendapatan Rp5 Juta

"Saya bukannya body shaming, tapi emang artinya begitu. Aku di sini sudah hafal, sudah lihat siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Menterinya aja masih di atas nih, masih agak obesitas," kata Budi.

Yang kedua, pada Sabtu (17/5/2025), Budi menyinggung soal gaji dalam agenda "Double Check" di Jakarta Pusat.

Kata Budi, orang yang memiliki gaji Rp15 juta per bulan pasti lebih sehat dan pintar, ketimbang yang bergaji Rp5 juta.

"Apa sih bedanya orang yang gajinya Rp15 juta sama Rp5 juta? Cuma dua, satu, pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia enggak sehat dan enggak pintar, enggak mungkin gajinya Rp15 juta, pasti Rp5 juta," ujar Budi.

Karena itu, Budi mengatakan Indonesia belum bisa disebut sebagai negara maju apabila gaji rakyatnya masih di bawah Rp15 juta.

"Kalau masih banyak yang minimal Rp15 juta, itu artinya belum negara maju. Sekarang tantangannya gimana kita naikkan dari Rp5 juta ke Rp15 juta di 2045," ujar Budi.

Sebagai Menteri Kesehatan RI (Menkes), Budi mengatakan tugasnya adalah menjaga masyarakat agar tetap sehat. 

Ia menyatakan Menkes tidaklah seperti dokter yang bertugas mengobati masyarakat saat sakit.

"Tugas Menteri Kesehatan adalah menjaga jangan sampai sakit, menjaga tetap sehat, itu sebabnya namanya Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan," sambungnya. 

Budi Gunadi Sadikin Didesak untuk Dievaluasi, Ini Tanggapan Istana

Istana Kepresidenan menegaskan pemerintah mendengar aspirasi masyarakat, termasuk desakan dari sejumlah fakultas kedokteran yang meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi Budi Gunadi Sadikin.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus juru bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menanggapi kritik terbuka dari para akademisi kedokteran terkait kinerja Menkes.

Ia menyatakan pemerintah telah menerima aspirasi tersebut secara resmi dan juga memantau pemberitaan media.

"Nah, itu bagian dari evaluasi-evaluasi kami, tentu mendengarkan aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat kedokteran," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jumat (23/5/2025).

Prasetyo menegaskan pemerintah sedang mempelajari substansi keluhan dari kalangan akademisi dan praktisi medis terhadap Menteri Kesehatan. Ia menyebut, semua masukan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi.

"Dan kami pemerintah sudah menerima itu, baik secara resmi maupun kami mengikuti dari media massa dan kita mempelajari betul sekali lagi, kemudian masalahnya apa," ujarnya.

Meski demikian, Prasetyo mengingatkan agar ketegangan antara dunia medis dan pemerintah tidak mengganggu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepentingan publik harus tetap menjadi prioritas.

"Tapi yang penting jangan mengganggu pelayanan publik, terutama dalam hal pelayanan kesehatan," tegasnya.

(Tribunnews.com/Rizki A./Taufik Ismail) (Kompas.com/Novianti Setuningsih)