RUU KUHAP dan RUU Polri Dinilai Berisiko Menyimpang dari Prinsip Demokrasi dan Hak Asasi

“Kewenangan besar tanpa kontrol justru bisa mengarah pada praktik-praktik represif. Transparansi harus menjadi ruh utama dalam setiap perubahan,” tegas Sugeng.

Menurutnya, reformasi hukum pidana tidak boleh mengesampingkan prinsip negara hukum yang menjamin akuntabilitas setiap aparat penegak hukum.

Kritik tajam juga disampaikan pengamat kebangsaan dan pendiri Haidar Alwi Institute, Ir. Haidar Alwi, yang menilai proses legislasi RUU KUHAP dan RUU Polri berlangsung tergesa dan minim partisipasi publik yang bermakna.

“Partisipasi publik tidak boleh sekadar formalitas. Keterlibatan rakyat adalah syarat mutlak agar hukum tidak kehilangan legitimasi,” tegasnya.

Menurut Haidar, legislasi yang terburu-buru hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan publik terhadap institusi hukum.

Diskusi yang berlangsung hangat tersebut ditutup dengan konsensus penting: bahwa reformasi hukum pidana Indonesia harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar legal-formalitas.

Peran masyarakat sipil sebagai pengawas harus diperkuat, dan proses legislasi harus dilakukan secara inklusif, akuntabel, serta berpihak pada hak warga negara. (Tribunnews.com/Eko Sutriyanto)