Megawati Ingatkan Kepala Daerah dari PDIP, Waspada Potensi Terjerat Masalah Hukum

"Sebenarnya kalau konsepnya pernah DPR pernah bahas kok, bagaimana keuangan yang independen dan sebagainya," kata Ganjar.

Namun, kata Ganjar, pihaknya kini belum mengetahui detail usulan KPK terkait peningkatan dana parpol. 

"Tapi kita belum tahu. Kalau nanti TOR-nya ada, barangkali kita akan bisa punya banyak pikiran. Diskusinya dulu udah panjang di DPR," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Terkait sumber pendanaan parpol, Ganjar menyebut satu diantaranya memang berasal dari APBN. 

Sumber yang lain, Ganjar menilai bahwa pendapatan parpol bisa dari badan usaha yang dimiliki partai.

"Sehingga dihalalkan tinggal rambu-rambunya. Jadi diskusinya pernah ada, bukan baru. Nah sekarang bagaimana agar itu betul-betul partai governance-nya itu bisa berjalan tinggal pada pilihan. Itu akan lebih baik," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto mengatakan dana tambahan untuk partai politik (parpol) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap bisa diaudit.

Selain tetap bisa diaudit, jika terjadi penyelewengan dana parpol tersebut, maka bisa diusut secara pidana. "Tentu bisa diaudit dan dipidana," kata Fitroh. 

Di sisi lain, kata Fitroh, pihaknya juga bisa mengawasi penggunaan dana parpol yang bersumber dari APBN.

Ia meyakini penambahan dana parpol ini bisa berkontribusi untuk mengurangi angka korupsi. 

Namun untuk mencapai harapan tersebut, sebut Fitroh, harus dibarengi dengan sistem perekrutan di partai yang mengutamakan standar integritas.

"Makanya harus diiringi sistem rekruitmen yang memiliki standar terutama integritas, setidaknya menjadi salah satu sarana pencegahan di samping beberapa sarana pencegahan lainnya," katanya.

Sebelumnya, Fitroh mengusulkan pemerintah agar memberikan dana besar bagi partai politik. 

Sebab menurut Fitroh, faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi adalah sistem perpolitikan. (Tribun Network/fer/mam/wly)