Megawati Ingatkan Kepala Daerah dari PDIP, Waspada Potensi Terjerat Masalah Hukum

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengingatkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP agar menjaga integritas dan tidak tersangkut persoalan hukum selama menjalankan pemerintahan. 

Hal tersebut disampaikan Megawati dalam pengarahan tertutup di Kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5).

Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo mengatakan Megawati meminta seluruh daerah untuk selalu bersiaga menghadapi berbagai tantangan.

"Ibu concern betul tadi dalam briefingnya agar perhatian, eh kamu perhatikan global climate change. Khususnya daerah-daerah pesisir yang cukup berbahaya, maka menanam mangrove menjadi penting, itu perhatiannya," kata Ganjar.

Baca juga: Megawati ke Kepala Daerah PDIP: Kalau Tidak Kerasan di Sini, Check Out!

Menurut Ganjar, Megawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan publik yang memudahkan masyarakat. 

"Inovasi untuk pelayanan publik juga dilakukan kepada seluruh daerah agar seluruh daerah memperhatikan betul layanan publik yang memudahkan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya soal lingkungan dan pelayanan publik, Megawati turut menekankan pentingnya menjaga integritas, terutama terkait potensi persoalan hukum.

"Dan ada juga, awas ya, masalah-masalah hukum. Jadi soal integritas yang mesti dibangun itu sesuatu yang penting, yang bisa saya sampaikan di publik," ucap Ganjar.

Acara pembekalan kepala daerah tersebut berlangsung sejak Jumat (16/5) hingga Minggu (18/5). 

Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah menginap di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. 

Dalam acara ini, Megawati didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo serta sejumlah pengurus pusat PDIP.

Mereka diantaranya Komarudin Watubun, Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Deddy Sitorus, Ronny Talapessy, Yasonna Laoly, dan Yuke Yurike.

Ganjar Pranowo juga merespons soal usulan peningkatan dana partai politik (parpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Usulan itu sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, sebagai satu di antara upaya untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia.

Menurut Ganjar, konsep dana untuk parpol itu sudah pernah menjadi diskusi di kalangan DPR RI.