Kejagung Ajukan Banding Vonis 10 Tahun Penjara Heru Hanindyo Hakim Pembebas Ronald Tannur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan mengajukan upaya hukum banding atas vonis majelis hakim terhadap Heru Hanindyo.

Hakim nonaktif Pengadilan Negeri Surabaya Heru Hanindyo divonis 10 tahun pejara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan penjara dalam kasus putusan bebas Ronald Tannur.

Pihak Heru Hanindyo telah menyatakan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat itu.

Baca juga: Jaksa Kuliti Kesaksian Pengacara Ronald Tannur Soal Catatan OC yang Ditemukan di Rumah Zarof Ricar

"Kami sudah tegaskan, bahwa kalau yang bersangkutan mengajukan upaya hukum, katakan banding, tentu jaksa penuntut umum juga harus menyatakan banding," kata Harli, kepada wartawan di Gedung Puspenkum Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (15/5/2025).

Menurutnya, secara otomatis, upaya hukum banding merupakan respons yang harus diambil jaksa penuntut umum ketika pihak yang berperkara mengajukan banding.

Adapun Kapuspenkum Kejagung menjelaskan, saat ini jaksa penuntut umum Kejagung tengah menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftarkan banding tersebut. Termasuk menyiapkan memori banding.

"Ya, tapi terkait ini tentu formalitasnya, administrasinya kan masih harus berproses. Karena kami juga harus memiliki administrasi yang bisa kami jadikan dasar untuk menyatakan (banding) itu," tutur Harli.

Sebelumnya, hakim nonaktif Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Heru Hanindyo akan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim kepadanya dalam kasus putusan bebas Ronald Tannur.

Baca juga: Soal Banding Vonis Tiga Hakim Pembebas Ronald Tannur, Jaksa Menanti Sikap Para Terdakwa

Heru Hanindyo dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan penjara.