Marsda TNI Eko Dono Indarto Cek Titik Rawan Premanisme di Surabaya, Temukan Pungli dan Percaloan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto melakukan pemantauan langsung di titik rawan aksi premanisme di Jawa Timur, Minggu (11/5/2025).

Satu lokasi yang menjadi perhatiannya adalah area Pelabuhan Tanjung Perak dan Pertamina Integrated Terminal Surabaya.

Ia mengatakan, sesuai arahan Menko Polkam Budi Gunawan, pemerintah ingin memastikan operasi pemberantasan premanisme berjalan nyata dan berdampak bagi masyarakat.

Marsda Eko mengungkapkan di Pelabuhan Tanjung Perak ditemukan adanya aktivitas percaloan yang kerap dimanfaatkan oknum untuk melakukan pungutan liar terhadap calon penumpang.

Menurutnya koordinasi dan sinergi antara Kantor Syahbandar Otoritas Pelabuhan Utama dan Pelindo perlu dilakukan secara rutin.

Baca juga: Polda Jawa Tengah Gelar Operasi Serentak Berantas Premanisme, Ratusan Orang Ditangkap

Eko juga menyarankan untuk dilakukan penguatan petugas keamanan pada malam hari. 

"Selain itu, perlu adanya pemasangan CCTV di titik-titik rawan. Untuk masyarakat, kalau ada calo atau pungli, laporkan segera," kata dia dalam keterangan resmi Humas Kemenko Polkam pada Senin (12/5/2025).

Saat memantau Pertamina Integrated Terminal Surabaya yang merupakan tempat penyimpanan besar produk BBM dan LPG di Jawa Timur, Marsda Eko juga menemukan indikasi keterlibatan pihak luar dalam distribusi logistik melalui jalur informal.

Baca juga: Polri Usul Pencabutan Izin Ormas yang Lakukan Tindak Pidana dan Premanisme

Misalnya, lanjut dia, dengan menawarkan jasa pengawalan, pemindahan barang, atau pengurusan dokumen secara informal di luar prosedur resmi.

Sebagai satu objek vital nasional, menurutnya diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas non-resmi di sektor ini. 

"Perlu adanya peningkatan pengawasan internal dan eksternal di lingkungan ini, termasuk verifikasi ketat terhadap jalur distribusi logistik," ungkapnya.

Ia kembali menekankan bahwa pentingnya komitmen dan partisipasi aktif dari berbagai pihak mulai dari pemerintah, masyarakat, dan aparat keamanan dalam menjaga ruang publik dan fasilitas vital dari gangguan premanisme.

Karena menurutnya, pekerjaan tersebut membutuhkan kolaborasi.

"Tidak mungkin aparat bekerja sendiri. Butuh kolaborasi kita semua dalam pengawasan di lingkungan sekitar, agar kawasan-kawasan vital seperti pelabuhan dan terminal BBM bebas dari intimidasi, pungli, dan praktik ilegal lainnya," ucapnya.

Satgas Penanganan Premanisme Dibentuk

Sebelumya, Menko Polkam Budi Gunawan memimpin Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga membahas premanisme dan aktifitas organisasi masyarakat (ormas) yang meresahkan di kantor Kemenko Polkam RI Jakarta pada Selasa (6/5/2025).