Istana Sebut Pemerintah Akan Kaji Barak Siswa Ala Dedi Mulyadi, Tapi Hormati Inisiatif Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, merespons wacana pembinaan siswa dengan pola barak militer yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mengkaji secara menyeluruh kebijakan tersebut. Namun, pemerintah tetap menghormati inisiatif dari pemerintah daerah.

“Saya belum mengetahui detailnya seperti apa, jadi harus dicek dulu. Tapi sepanjang tidak melanggar hak-hak anak, tidak melanggar prinsip-prinsip dasar, maka inisiatif seperti itu akan kita periksa dan kaji,” ujar Hasan kepada awak media di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/5/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Berencana Kirim Guru Malas dan Pembuat Onar ke Barak Militer agar Disiplin

Hasan menjelaskan bahwa dalam sistem pendidikan Indonesia, kebijakan memang telah didesentralisasi ke daerah. 

Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak serta merta menolak inisiatif daerah selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

“Pendidikan itu sudah menjadi kewenangan kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi kalau ada kebijakan baru, kita lihat dulu pelaksanaannya. Apakah hak anak-anak terpenuhi, apakah pembinaannya benar, dan apakah ada pelanggaran?” jelasnya.

Hasan juga menyebutkan bahwa dari informasi yang ia terima, program pembinaan siswa dengan pola barak tersebut hanya berlaku jika ada persetujuan dari orang tua siswa. Artinya, program bersifat sukarela dan tidak memaksa.

“Kalau orang tuanya nggak setuju, ya nggak jadi dibina dengan cara seperti itu. Jadi memang harus dipastikan dulu prinsip-prinsip dasarnya terpenuhi,” imbuhnya.

Meski demikian, Hasan mengajak semua pihak untuk tidak langsung bersikap antipati terhadap ide-ide pendidikan alternatif. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi bersama terhadap efektivitas dan dampak dari program seperti itu.

Baca juga: 17 Siswa Bandung Barat Masih Selamat, Tak Langsung Dikirim ke Barak Militer usai Dirazia Satpol PP

“Inisiatif-inisiatif baru ini jangan langsung ditolak. Mari kita kritisi bersama. Kita lihat apakah benar ada yang dilanggar, atau justru bisa memberikan solusi untuk persoalan-persoalan seperti kenakalan remaja atau ketidakpatuhan siswa,” tandasnya.