Reaksi Pemerintah Setelah Kelompok Mahasiswa Gugat UU TNI 2025: Apa Lagi yang Mau Digugat?

Revisi ini disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia pada 20 Maret 2025 melalui rapat paripurna ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Setelah disahkan oleh DPR, UU TNI 2025 kemudian ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 April 2025, sebelum Lebaran Idul Fitri 2025.

Revisi UU TNI ini membawa beberapa perubahan penting, antara lain:​

1. Perpanjangan usia pensiun perwira tinggi hingga 65 tahun.
2. Penambahan tugas TNI dalam menanggulangi ancaman siber.
3. Penguatan koordinasi dengan Kementerian Pertahanan dalam kebijakan dan strategi pertahanan.
4. Perluasan kesempatan prajurit aktif untuk mengisi jabatan sipil di kementerian/lembaga negara.​

Baca juga: Di Tengah Isu Desakan Purnawirawan TNI Minta Wapres Diganti, Anggota PPAD Temui Prabowo di Istana

Pemerintah beralasan, revisi UU TNI ini bertujuan untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi dan mempertahankan personel berpengalaman dalam menghadapi tantangan keamanan yang semakin kompleks.

Sebelum disahkan oleh DPR, UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sempat mendapat penolakan dari banyak pihak, baik itu kalangan mahasiswa, aktivis hak asasi manusia (HAM), maupun beberapa anggota DPR sendiri. Bahkan, aspirasi penolakan revisi UU TNI tersebut disampaikan dalam unjuk rasa di beberapa kota yang berujung kericuhan. 

Beberapa alasan utama yang menjadi pokok penolakan terhadap revisi UU TNI ini, yakni: 

1. Peningkatan kekuasaan TNI dalam sektor sipil
2. Partisipasi publik yang terbatas dalam pembentukan UU
3. Peningkatan usia pensiun perwira TNI
4. Penyusunan yang tidak sesuai dengan Prolegnas
5. Kekhawatiran akan militarisasi politik
6. Kurangnya penjelasan terhadap substansi revisi

Penolakan terhadap revisi UU TNI 2025 berasal dari kekhawatiran tentang pengaruh berlebihan TNI dalam ranah sipil, kurangnya transparansi dalam pembuatan UU, dan potensi terhambatnya regenerasi di tubuh TNI. Meskipun demikian, pemerintah dan DPR tetap melanjutkan proses legislasi dengan menyatakan bahwa perubahan ini penting untuk menyesuaikan diri dengan tantangan keamanan yang ada, dan akhirnya UU tersebut disahkan pada Maret 2025.

Apakah Anda mendukung langkah mahasiswa dalam menjaga integritas hukum di Indonesia? Tinggalkan komentar Anda di bawah dan bagikan artikel ini ke media sosial untuk mendukung diskusi publik yang sehat!