Di Tengah Isu Desakan Purnawirawan TNI Minta Wapres Diganti, Anggota PPAD Temui Prabowo di Istana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, (30/4/2025).

Mengenakan seragam berwarna krem, mereka tiba melalui pintu pilar Jalan Veteran, Jakarta Pusat, sekitar pukul 14.00 WIB.

Kedatangan mereka didampingi oleh Kepala Staf Presiden AM Putranto. 

Putranto mengatakan kedatangan para anggota PPAD untuk bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Silaturahmi PPAD, mau halal bihalal," katanya.

Putranto membantah bahwa kedatangan PPAD untuk membahas soal surat terbuka Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya meminta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diganti.

"Oh engga," katanya.

Sebelumnya PPAD memberikan pernyataan bahwa usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengganti Wapres bukan keputusan bulat seluruh pensiunan TNI AD. Usulan atau desakan itu kata dia merupakan pernyataan segelintir orang saja

"Kami memahami bahwa usulan yang disampaikan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, kami sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh Purnawirawan TNI AD," kata Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak dalam keterangan persnya kemarin.

Sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. 

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Mereka yang ikut meneken surat tersebut Yakni: 

Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Adapun delapan sikap forum tersebut yakni : 

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.