Imparsial Kritik Rencana Dedi Mulyadi Libatkan TNI untuk Bina Siswa Nakal
Imparsial memandang pelibatan TNI untuk menjawab persoalan “siswa nakal” jelas menyalahi fungsi TNI itu sendiri.
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Hasanudin Aco
lihat foto
"Dengan demikian, pendekatan militer yang coba digunakan oleh Gubernur Jawa Barat untuk mengatasi 'siswa nakal' jelas mencederai semangat demokrasi dan jauh dari nilai-nilai hak asasi manusia," kata dia.
Untuk itu, kata dia, Imparsial mendesak dua hal.
Pertama, Imparsial mendesak Menteri Dalam Negeri untuk mencegah rencana kebijakan pelibatan TNI dalam pembinaan siswa nakal oleh Gubernur Jawa Barat.
"Kedua, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan rencana kebijakan pelibatan TNI dalam pembinaan siswa nakal," pungkasnya.
Akan Ada Kerja Sama
Diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat mengatakan akan ada kerja sama antara Kodam III Siliwangi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait penanganan siswa bermasalah.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar.
Hal tersebut, kata dia, sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi.
"Bahwa akan dilaksanakan kerjasama antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar terkait penanganan siswa yang bermasalah. Untuk rencana waktu pelaksanaan akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar," kata Wahyu saat dikonfirmasi Tribunnews.com pada Selasa (29/4/2025).
Soal tempat pelaksanaannya, Wahyu mengatakan sementara ini sudah ada beberapa wilayah yang direncanakan sesuai pertimbangan dari Pemprov Jabar.
Akan tetapi, Wahyu mengakui rencana tersebut belum mencakup semua wilayah di Jabar.
Sedangkan untuk mekanisme penentuan siswa yang akan dikirim, kata dia, tentunya sesuai yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Apa yang disampaikan Dedi yakni para siswa dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang terlibat tawuran, terlibat geng motor dan siswa yang orang tuanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik secara etika dan perilaku.
"Jadi sekali lagi, untuk penentuan ini berdasarkan rencana dari Pemprov Jabar yang melibatkan orang tua atau tetap berdasarkan kesepakatan dengan orangtua masing-masing siswa," ungkap dia.
Sedangkan untuk programnya sendiri, kata Wahyu, secara umum juga seperti yang sudah disampaikan Dedi Mulyadi.
| Mayjen TNI Purn Soenarko Usul Polri Dimasukkan ke Kemendagri: Kembalikan Polisi pada Fungsinya |
|
|---|
| Sosok Iwan, Pelaku Pembunuhan Anggota TNI di Kafe Wonosobo, 4 Kali Masuk Penjara |
|
|---|
| MK Tolak Seluruh Permohonan Uji Formil Revisi UU TNI dari Masyarakat Sipil dan Mahasiswa |
|
|---|
| Link dan Cara Daftar Rekrutmen Tamtama PK TNI AL Gelombang III 2025 |
|
|---|
| TNI AL Sebut Satu Regu Prajurit yang Merapat ke Gerbang DPR Jelang Demo Ojol Sedang Patroli Sektor |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.