4 Pihak Serang Kebijakan Dedi Mulyadi, Tak Sependapat Siswa Nakal Masuk Barak TNI
Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi bekerja sama dengan TNI dalam pembinaan siswa bermasalah atau nakal mendapat sorotan dari berbagai pihak
Tak hanya itu, ia juga menyoroti pentingnya sarana ekstrakurikuler seperti olahraga dan seni sebagai media penyaluran energi dan kreativitas siswa.
"Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreativitasnya," tambahnya.
4. Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad turut merespons soal rencana program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan membawa siswa bermasalah di Jawa Barat dibina di barak TNI.
Sejatinya, kata Dasco, dia belum membaca secara pasti dan lengkap apa aturan yang akan diterapkan Dedi Mulyadi dalam programnya itu.
"Saya belum secara lengkap membaca statement dari Gubernur Jawa Barat," kata Dasco saat ditemui awak media di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Meski begitu, Dasco meminta agar kebijakan itu dikaji lebih mendalam terdahulu sebelum diterapkan nantinya.
Diketahui, Dedi Mulyadi akan mulai menerapkan kebijakan membawa siswa bermasalah ke barak TNI mulai tanggal 2 Mei 2025 lusa.
Adapun kebijakan itu akan dilakukan secara bertahap yang dimulai dari wilayah Kota Bandung, dan Kabupaten Purwakarta.
"Tetapi mungkin hal-hal yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat mungkin ada hal-hal baru, yang mungkin perlu dikaji lebih dulu secara matang sebelum dilaksanakan, seperti itu," ucap Dasco.
Tak cukup di situ, sejauh ini juga kata Dasco, dirinya belum mendapatkan respons lebih jauh dari anggota DPRD Jawa Barat atas rencana program itu.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu hanya meminta agar kebijakan itu sejatinya dipelajari lebih dalam, agar bisa sesuai dengan karakteristik warga di Jawa Barat.
"Ya kalau pemberlakuan itu kan hanya di daerah Jawa Barat ya, saya juga belum tau bagaimana respon dari DPRD Jabar, tetapi kalau pendapat saya mungkin kita harus kaji terlebih dahulu secara matang sebelum kemudian diterapkan. Karena ya mungkin untuk masing-masing daerah kan karakteristiknya berbeda-beda," tukas dia.
Kerja Sama
Diberitakan sebelumnya, Markas Besar TNI Angkatan Darat mengatakan akan ada kerja sama antara Kodam III Siliwangi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) terkait penanganan siswa bermasalah.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan secara lebih rinci dengan Pemprov Jabar.
Hal tersebut, kata dia, sesuai hasil komunikasi dengan Staf Teritorial Angkatan Darat dan Staf Teritorial Kodam III/Siliwangi.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.