Pimpinan Komisi V DPR Dukung Komitmen Prabowo Bangun Infrastruktur Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae mengapresiasi perhatian dan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan infrastruktur nasional, khususnya di daerah.

"Saya melihat pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah," kata Ridwan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (27/4/2025).

Baca juga: Penuhi Kebutuhan Infrastruktur di Wilayah Rawan Bencana, Industri Genjot Produksi Baja Tahan Gempa

Ridwan mengatakan, dalam pertemuan pimpinan Komisi V DPR RI dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/4/2025), dirinya melaporkan secara langsung dampak bencana banjir di Kabupaten Konawe Utara yang menyebabkan terputusnya konektivitas transportasi warga.

"Di tengah-tengah pertemuan itu saya masukkan usulan Jalan Trans Sulawesi Konut yang putus. Saya sampaikan ke presiden dan langsung ditanggapi. Disetujui Rp 60 miliar," ujarnya.

Prabowo, kata dia, langsung menginstruksikan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp 60 miliar untuk pembangunan jalan layang yang hingga kini masih terputus akibat banjir tersebut.

Ridwan menyebut, dalam pertemuan itu juga dibahas program pembangunan tiga juta rumah, pembangunan dan revitalisasi jaringan irigasi di sekitar bendungan, serta pengembangan irigasi sederhana yang dapat dikerjakan langsung oleh masyarakat guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Dia menyambut baik rencana implementasi Instruksi Presiden (Inpres) terkait pembangunan jalan daerah dan irigasi.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur di Tapanuli Selatan Jadi Sorotan, Jalan Tol Hanya Sampai Sibolga

Oleh karena itu, Ridwan mengingatkan Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus meyakinkan presiden akan pentingnya pembangunan infrastruktur. 

Dia juga meminta kementerian terkait mengawal dan mengontrol pelaksanaan program infrastruktur dengan ketat, mengingat peran vital konektivitas wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Saya mohon kepada Kementerian PU, karena ini kebijakan dari Presiden RI, agar dikontrol dengan baik," ucapnya.

Terkait kekhawatiran publik mengenai efisiensi anggaran infrastruktur, Ridwan menegaskan bahwa langkah tersebut justru bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.

"Saya yakin Pak Prabowo pasti setuju. Efisiensi bukan berarti yang urgent dilupakan, tetap ada asas prioritas," ungkapnya.