Prabowo Siap Resmikan 25.000 Rumah Subsidi dan KUR Perumahan Rp130 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Pemerintah bersiap meluncurkan dua program besar di sektor perumahan yang digadang-gadang menjadi terobosan era Presiden Prabowo Subianto. 

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Presiden akan hadir langsung dalam dua agenda penting: akad massal 25.000 rumah subsidi dan peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perumahan senilai Rp130 triliun.

Program akad massal rumah subsidi akan digelar serentak di lebih dari 30 provinsi pada 29 September 2025, dengan titik utama pelaksanaan di Kabupaten Bogor. 

“Akan ada minimal 80 titik di seluruh Indonesia yang melangsungkan akad secara bersamaan,” ujar Maruarar di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Program ini mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo, termasuk kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“BPHTB dan PBG sudah dibebaskan untuk MBR. Ini bentuk nyata keberpihakan pemerintah agar masyarakat lebih mudah memiliki hunian,” tegas Maruarar.

Baca juga: Maruarar Sirait Nilai Said Aldi Mumpuni Jadi Presiden Pemuda Masjid Dunia

Selain itu, pemerintah juga akan meluncurkan KUR perumahan senilai Rp130 triliun—program pertama dalam sejarah Indonesia yang menyasar sektor perumahan dari sisi suplai dan demand.

Dari total anggaran tersebut, Rp117 triliun dialokasikan untuk suplai, seperti pembiayaan bagi kontraktor, pengembang, dan toko bangunan. 

Sementara Rp13 triliun ditujukan untuk pelaku usaha di sektor pendukung perumahan, seperti homestay, kuliner, dan fashion.

“Bunganya disubsidi, 5 persen untuk suplai dan 6% untuk demand. Pelaku UMKM bisa mendapatkan pembiayaan hingga Rp500 juta,” jelasnya.

Menurut Maruarar, kedua program ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo untuk mempercepat akses kepemilikan rumah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.

“Ini bukan hanya soal hunian, tapi juga soal pemberdayaan. Dari kontraktor hingga pelaku UMKM, semua bisa terlibat dan menikmati manfaatnya,” pungkasnya.