Perang Tarif AS-Tiongkok Bakal Berdampak ke Rencana Modernisasi Alutsista TNI? Ini Kata Kemhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perang tarif impor antara Amerika Serikat (AS) masih berlanjut hingga saat ini.

Perang tarif tersebut juga dinilai bisa berdampak bagi perekonomian Indonesia.

Baca juga: Menhan RI & Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Bertemu, Ada Rencana Kerja Sama Produksi Alutsista

Lalu bagaimana dengan sektor pertahanan?

 
Apakah perang tarif AS dan Tiongkok berdampak pada rencana modernisasi alutsista TNI oleh pemerintah?

Baca juga: DPR Pertanyakan Nasib Alutsista Usai Anggaran Kemhan-TNI Dipangkas Rp26,99 Triliun Imbas Efisiensi

Pertanyaan itu muncul mengingat perang tarif AS dan Tiongkok tersebut dinilai sebagian pihak akan mengancam rencana pengadaan pesawat tempur F-15 EX produksi pabrikan AS, Boeing.

Selain itu, sebagian pihak juga memandang rencana pengadaan pesawat tempur F-15 EX tersebut dapat digunakan sebagai bahan negosiasi tarif impor dengan AS.

Menjawab soal dampak perang tarif AS dan Tiongkok, Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan (Kemhan) Brigjen TNI Frega Wenas tidak menyebut secara spesifik terkait dampaknya terhadap rencana pengadaan pesawat tempur F-15 EX dari Boeing.

Secara umum, ia mengungkapkan pada prinsipnya rencana pengadaan alutsista TNI yang telah sampai kepada tahap kontrak harus dipenuhi.

Karena, lanjut dia, bila kontrak pengadaan tersebut tidak dipenuhi, maka akan ada konsekuensi yang juga bisa berdampak strategis.

Selain itu, ungkap dia, perencanaan dan penganggaran pertahanan bersifat jangka panjang.

Ia menegaskan Kemhan akan mengawal proses modernisasi alutsista TNI berjalan lancar. 

Baca juga: DPR Pertanyakan Nasib Alutsista Usai Anggaran Kemhan-TNI Dipangkas Rp26,99 Triliun Imbas Efisiensi

"Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya perang tarif tadi akan berdampak kepada industri dan tentunya pemerintah Indonesia kemarin kan sudah ada delegasi juga yang diutus Bapak Presiden melakukan negosiasi," ungkap dia di Balai Media Kemhan Jakarta pada Jumat (25/4/2025).

"Di sisi lain kita pun juga mencoba mengoptimalkan industri pertahanan yang ada di Indonesia baik itu Pindad, kemudian PT DI, kemudian PT PAL," lanjutnya.

Di samping itu, kata Frega, Kemhan juga membuka peluang kerja sama dengan banyak negara.

Hal itu, karena posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang mengadopsi politik luar negeri bebas aktif.