Aturan PAW Anggota DPR Digugat ke MK, PKB Tegaskan PAW Anggota DPR Kewenangan Partai Politik
Jazilul Fawaid menanggapi gugatan judicial review (JR) terhadap pasal Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
Tribunnews.com/Reza Deni
PENGGANTI ANTAR WAKTU - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat mengisi rangkaian Munas V Perempuan Bangsa di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11/2024). Jazilul Fawaid, menanggapi gugatan judicial review (JR) terhadap pasal Pergantian Antarwaktu (PAW) anggota DPR RI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menegaskan bahwa proses PAW sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan partai politik.
Gugatan pertama teregistrasi dengan nomor perkara 41/PUU-XXIII/2025.
Para pemohon dalam gugatan ini yaitu Chindy Trivendy Junior, Halim Rahmansah, Insan Kamil, Muhammad Arya Ansar, dan Wahyu Dwi Kanang.
Sementara, gugatan kedua dilayangkan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak.
Gugatan yang diajukan Zico teregistrasi dengan nomor 42/PUU-XXIII/2025.
Kedua gugatan itu mempersoalkan pasal-pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).
Mereka minta agar PAW dilakukan lewat pemilu di dapil asal anggota DPR yang akan diganti.
![[FULL] Gugatan 125 T Ijazah Wapres Untungkan Prabowo, Pakar Nilai Gibran Punya Kekhawatiran Besar](https://img.youtube.com/vi/glSlEtPe0_8/mqdefault.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.