Pendidikan GOTAG
Mahkamah Konstitusi (MK)
Mahkamah Konstitusi
Berita
Foto (933)
-
Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka Ungkap 39 Pejabat Kemenkeu Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN
Anggota Komisi VI DPR Rieke Diah Pitaloka, mengungkapkan sebanyak 39 pejabat di Kementerian Keuangan merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN
-
Aktivis yang Terobos Rapat RUU TNI di Fairmont Tak Terima MK Sebut DPR Tak Langgar Aturan
Adapun pengujian yang dimohon oleh Andrie terdapat dalam nomor perkara 81/PUU-XXIII/2025
-
MK Minta Polri dan Kemenhub Hadirkan Fasilitas Lalu Lintas Ramah Penyandang Buta Warna
Adapun pemangku kewenangan atau instansi pemerintah itu merujuk pada Kepolisian RI dan juga Kementerian Perhubungan.
-
Bamsoet Ingatkan Pentingnya MK kembali ke Jalur Kosntitusional Sebagai Negative Legislator
Bambang Soesatyo, menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh di MK pasca serangkaian kontroversi
-
Sosok Pemohon Putusan MK Sehingga Ferry Irwandi Tidak Bisa Dilaporkan TNI: Aktivis, Korban UU ITE
Berdasarkan salinan Putusan MK 105, Daniel merupakan aktivis lingkungan Koalisi Kawal Indonesia Lestari (Kawali).
-
Tak Cuma Gibran, Subhan Pernah Gugat Anies Baswedan ke MK soal Capres Harus WNI
Subhan juga pernah menggugat Anies Baswedan hingga Raffi Ahmad berkaitan dengan pejabat negara harus dijabat oleh WNI yang sudah disahkan.
-
Anggota Dewan Pers Abdul Manan Dukung Uji Materi Pasal 8 UU Pers ke MK
Iwakum meminta MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Pasal 8 UU Pers bertentangan dengan UUD 1945
-
Kondisi Belum Kondusif Akibat Demo, Pemerintah dan DPR Minta Sidang di MK Secara Daring
Meskipun sidang berlangsung daring, hakim konstitusi tetap hadir langsung di ruang persidangan.
-
Ahli Sebut Alasan Kondisi Fisik Tidak Relevan Bedakan Usia Pensiun Guru dan Dosen
Perbedaan batas usia pensiun guru dan dosen karena kondisi fisik dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini.
-
HNW Dukung Putusan MK Agar DPR Segera Revisi UU Zakat: Maksimalkan Manfaat dan Potensi Zakat
HNW menilai Putusan MK Nomor 54/PUU-XXIII/2025 harus bisa menjadi momentum untuk menghadirkan penguatan UU Zakat.
-
Sidang MK Soal Polisi Duduki Jabatan Sipil Ditunda, Pemerintah dan DPR Belum Siap
Sidang ditunda MK hingga 8 September mendapatkan dengan agenda mendengar keterangan pemerintah dan DPR.
-
Rekap Manual Bikin Boros, ASN Kemenkeu Minta Anggaran Pemilu Dipangkas
Almizan Ulfa membawa sejumlah data yang dihimpun bersama timnya untuk menggugat anggaran Pemilu yang terus bertambah setiap tahunnya ke MK.
-
Pensiunan ASN Kemenkeu Bilang Sistem Rekapitulasi Pemilu Pembodohan Publik, Sarankan Diganti
Dia menggugat aturan yang menurutnya aneh tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK), agar proses itu tak lagi dipakai di Pemilu 2029.
-
Calon Hakim Konstitusi Inosentius Samsul Tegaskan MK Bukan Lembaga Alternatif Pembentuk UU
Dalam paparannya, ia menyoroti perlunya edukasi publik yang lebih luas mengenai peran Mahkamah Konstitusi.
-
Hadir di MK Pakai Baju Adat, Warga Papua Kecewa Pemerintah dan DPR Minta Tunda Sidang UU Cipta Kerja
Sejumlah warga dari sejumlah daerah mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka kecewa perwakilan pemerintah tak hadi
-
Berlumur Lumpur, Masyarakat Adat Papua Terdampak PSN Gelar Ritual Baca Doa di Depan MK
Masyarakat adat Papua dibalur lumpur lengkap dengan pakaian adat seperti rok rumbai yang terbuat dari daun kering, hiasan kepala dengan bulu burung
-
Drama Pilkada Barito Utara Belum Juga Usai Setelah Pilkada Ulang, Ada Gugatan Lagi di MK
Pengajuan gugatan dimohonkan oleh pasangan calon (paslon) nomor 2, Jimmy Carter dan Inriaty Karawaheni, pada 11 Agustus 2025.
-
MK Tolak Gugatan Ujian PPN 12 Persen, YLBHI: Hakim Tak Peka Realitas Sosial Ekonomi
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak bernyali memutuskan tarif PPN 12 persen bertentangan dengan jaminan standar hidup layak.
-
Niat Ojol hingga Nelayan Batalkan PPN 12 Persen Gagal, Ditolak MK dengan Alasan Keuangan Negara
MK menilai dalil itu merupakan perubahan atas pengaturan tarif PPN sebesar 10 persen yang sejak terbitnya UU 8/1983 belum pernah mengalami perubahan.
-
Ditolak MK, Publik Gagal Dapat Jaminan Kuliah Gratis dari Pemerintah
Permohonan ini diajukan oleh Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID) bersama empat mahasiwa secara perseoranga
