Pemilik Taman Safari Bantah Eksploitasi Pemain Sirkus: Hewan Saja Kami Sayang, Apalagi Manusia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilik Taman Safari Indonesia, Jansen Manansang, menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan kekerasan atau eksploitasi terhadap para pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) di kawasan Taman Safari. 

"Hewan saja kami sayang, apalagi manusia," kata Jansen dalam RDPI dengan Komisi III DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dia mencontohkan salah satu korban dugaan kekerasan tersebut, yakni Ida. Jansen mengatakan bahwa Ida memang mengalami kecelakaan kerja.

Jansen pun pada awalnya juga ikut dalam sirkus tersebut

"Bahwa yang namanya sirkus memang penuh risiko, Saya sendiri juga sakit pinggang, tapi saya bukan terapis pak, saya main akrobat.," kata dia.

Jansen menyebut pihaknya memiliki bukti berupa kuitansi pembayaran bagaimana TSI menangani kecelakaan kerja.

"Waktu jatuh, kami langsung bawa pakai Garuda saat itu langsung dioperasi di RS Sumber Waras," kata Jansen.

Ketika itu, Jansen menyebut operasi Ida menelan biaya hingga Rp39 juta.

"Satu operasi pada zaman itu Rp39 juta pada tahun 1989 sebelum krisis moneter. Itu berat sekali buat kita, mungkin bisa tutup, tapi karena musibah, kita utamakan langsung pesawat ke rumah sakit langsung,"kata dia.

"Kami juga memiliki bukti bahwa Ida bekerja dan digaji, dan mereka Sabtu-Minggu bisa pulang ke rumah," tandasnya

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan telah melakukan pemantauan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan Oriental Circus Indonesia (OCI) sejak tahun 1997.

Temuan tersebut mencakup pelanggaran terhadap hak anak, khususnya yang menjadi pemain sirkus di Sarua, Bogor, Jawa Barat.

"Komnas HAM telah menangani kasus ini sejak 1997 dan saat itu menemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Jumat (18/4/205). 

Temuan Komnas HAM pada saat itu meliputi empat bentuk pelanggaran: hak anak untuk mengetahui asal-usul dan identitasnya, kebebasan dari eksploitasi ekonomi, hak atas pendidikan umum yang layak, serta hak atas perlindungan keamanan dan jaminan sosial.

Komnas HAM menilai meski telah berjalan puluhan tahun, kasus ini belum memperoleh penyelesaian yang tuntas.