Aksi Piknik di Sekitar Gedung DPR Kembali Digelar, Masyarakat Sipil: Perlawanan Terus Berlanjut

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi Piknik kembali digelar sejumlah masyarakat sipil yang menolak pengesahan Undang-undang (UU) TNI, pada Senin (14/4/2025).

Diketahui, aksi penyampaian pendapat tersebut sebelumnya sempat dibubarkan Sapol PP DKI Jakarta.

Baca juga: Aksi Tolak Revisi UU TNI Kembali Digelar Usai Lebaran, Massa Bangun Tenda di Depan Gedung DPR

Berdasarkan informasi yang diterima Tribunnews.com, beberapa masyarakat sipil kembali mendirikan tenda di trotoar jalan yang berada di seberang Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Tenda-tenda itu mulai didirikan, sekitar pukul 11.00 WIB, Senin hari ini.

Baca juga: Presiden Prabowo Akui Pengesahan Revisi UU TNI Dikebut, Ini Alasannya

"Kami datang kembali dan perlawanan terus berlanjut. Tuntutan yang sama yaitu cabut UU TNI," kata perwakilan masyarakat sipil, Al, kepada Tribunnews.com, Senin.

Dia menyebut, aksi digelar secara damai dengan membawa tikar, buku, dan tenda. 

Hal ini menurutnya, dilakukan untuk menunjukkan bahwa perlawanan dapat dilakukan dengan cara apa saja.

Kemudian, Al mengatakan, para peserta aksi berterima kasih kepada Gubernur Jakarta Pramono Anung karena telah menegur Satpol PP yang membubarkan aksi mereka sebelumnya.

Untuk diketahui, aksi Piknik yang sebelumnya berlangsung padaSenin (7/4/2025) pagi dibubarkan oleh Satpol PP DKI Jakarta, pada Rabu (9/14/2025).

Menurutnya, Satpol PP tidak berhak membubarkan massa aksi. Hal itu dikarenakan demonstrasi dilindungi oleh konstitusi.

"Ya memang Satpol PP tidak mempunyai hak untuk membubarkan massa aksi. Kemarin petugas berpegang dengan Perda (peraturan daerah), sedangkan aksi demonstrasi dilindungi UU dimana kedudukannya lebih tinggi," tegasnya.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), sebagai undang-undang. 

Keputusan itu ditetapkan dalam pengambilan keputusan tingkat II saat Rapat Paripurna ke-15, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyoroti pembubaran paksa aksi ‘Piknik Melawan’ di Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025) sore.

Baca juga: Aksi Menginap di DPR Dibubarkan Satpol PP, Tak Ada Lagi Tenda Demonstran di Senayan

Pasalnya, pembubaran yang dilakukan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dinilai arogan.

Menurut politikus PDIP itu, petugas Satpol PP tak seharusnya membubarkan paksa massa aksi yang tengah berunjuk rasa.

Pramono Anung menilai, hal ini bukanlah tupoksi atau tugas dari Satpol PP.

Oleh karena itu, ia langsung menegur secara langsung atasan Satpol PP Jakarta dan mengingatkan agar peristiwa tersebut tak terulang kembali.

“Enggak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu, itu bukan tugas Satpol PP, sehingga saya sudah memberikan teguran secara langsung kepada kepala dinas yang bersangkutan."

"Saya bilang ini tidak boleh terjadi kembali,” ujar Pramono Anung di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2025) dilansir Tribun Jakarta.

Sebagai kepala daerah, Pramono Anung pun mengaku kecewa dengan sikap arogan yang diperlihatkan oleh anak buahnya ini.

“Kemarin malam saya langsung menegur kepala dinas terkait dan saya sungguh sangat kecewa,” ujar Pramono Anung.

Menindaklanjuti perintah Pramono Anung, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan pun meminta maaf.

Terutama, atas tindakan arogan yang sebelumnya dilakukan tim-nya terhadap massa aksi ‘Piknik ‘Melawan’.

Selanjutnya, Satriadi pun berjanji bakal lebih mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi DPRD pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa,” jelas Satriadi.

Pihaknya juga memastikan, Satpol PP bakal terus berusaha lebih baik lagi dalam menangani aksi unjuk rasa.