Pendidikan GOTAG
Masyarakat Sipil
Berita
-
Kontras Ungkap Penyiksaan Terhadap Warga Sipil Meningkat pada 2025, 46 Korbannya Anak
Staf Divisi Hukum Kontras, Muhammad Yahya mengungkapkan tindak penyiksaan aparat terhadap masyarakat sipil mengalami peningkatan pada 2025.
-
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta Gugat UU TNI ke MK, Khawatir Sulit Cari Pekerjaan
UU TNI dikhawatirkan menutup peluang bagi masyarakat sipil untuk mencari pekerjaan di masa mendatang.
-
Gelar Aksi di Kemensos, Masyarakat Sipil Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Massa aksi membawa berbagai poster dan spanduk bertuliskan tuntutan agar pemerintah tidak melupakan catatan kelam pelanggaran HAM selama orde baru.
-
Putri Bungsu Gus Dur dan Koalisi Masyarakat Sipil Uji Formil UU TNI ke Mahkamah Konstitusi
Putri bungsu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Inayah Wahid bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil mengajukan permohonan uji formil UU TNI.
-
Massa Aksi Akan Terus Berkemah di Depan Gerbang DPR Sampai Revisi UU TNI Dibatalkan
N, salah seorang peserta aksi kamping, menyatakan dirinya dan masyarakat sipil lain akan tetap menginap mendirikan tenda di depan
-
Aksi Piknik di Sekitar Gedung DPR Kembali Digelar, Masyarakat Sipil: Perlawanan Terus Berlanjut
Beberapa masyarakat sipil kembali mendirikan tenda di trotoar jalan yang berada di seberang Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
-
Menginap di Dekat Gedung DPR, Masyarakat Sipil: Hingga UU TNI Dibatalkan
Beberapa orang memilih berekspresi lewat kegiatan seperti kutekan, aksi teatrikal, bernyanyi, hingga membuka lapak buku
-
Banyak Gejolak di Awal Pemerintahan, Pengamat Saran Prabowo Bangun Sinergi dengan Masyarakat Sipil
Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu mempertimbangkan keterlibatan kelompok masyarakat sipil kritis dalam kabinet pemerintahannya.
-
Massa Aksi Tolak RUU TNI Tutup Akses Jalan di Depan Gerbang DPR RI, Macet Panjang Tak Terhindarkan
Massa aksi gabungan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menolak Revisi UU TNI menutup jalan di depan Gerbang Utama DPR RI.
-
Respons Masalah Agraria, Gerakan Masyarakat Sipil Lahirkan Resolusi Pejaten Timur
KPA mencatat terdapat 134 kasus agraria berupa perampasan tanah rakyat dalam PSN ini
-
Revisi UU TNI Ditolak Masyarakat Sipil, Panglima TNI Bicara Operasi Militer Selain Perang
Agus Subiyanto menyatakan berdasarkan UU TNI saat ini, diatur dan dijabarkan mengenai operasi militer selain perang.
-
Mahfud MD Khawatir Rencana Revisi UU MK dan UU Lainnya untuk Kendalikan Kekuatan Masyarakat Sipil
Mahfud MD khawatir rencana pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah UU dilakukan untuk mengendalikan kekuatan masyarakat sipil.
-
30 Anggota DPR Ini Didesak Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024
Desakan itu disampaikan GIAD dan PARa Syndicate, mencermati kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif pada Pemilu 2024, termasuk Pilpres 2024.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Jokowi Soal Presiden & Menteri Boleh Memihak: Ini Berbahaya
Sebab, menurutnya, dapat mendorong semakin meluasnya praktik-praktik kecurangan dalam Pemilu.
-
Persatuan Masyarakat Sipil Dinilai Penting untuk Cegah Kecurangan Pemilu
Ismail mengatakan, berbagai indikasi ketidaknetralan itu terpampang di depan mata. Seperti pelibatan perangkat desa, hingga dugaan ketidaknetralan
-
Masyarakat Sipil Gugat ke MK Soal Aturan Larangan Pengurus Partai Merangkap Anggota Parpol Lain
Permohonan ini diajukan oleh tiga orang: Muhammad Helmi Fahrozi seorang dosen, E. Ramos Patege seorang karyawan swasta, dan Leonardus O. Magai.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa Desak Negara Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Menurutnya jika hal ini tidak diselesaikan, maka bangsa ini akan terjerembab kembali pada pelanggaran HAM yang berulang.
-
Revisi UU TNI Kembali Disorot, Kelompok Masyarakat Sipil Khawatir Jadi Kemunduran Demokrasi
Menurut Partogi, banyak pasal dalam rencana revisi UU tersebut yang menyebabkan turunnya demokrasi.
-
Catatan Kritis Koalisi Masyarakat Sipil soal Revisi UU TNI: Ini Bukan Serangan Terhadap Institusi
Direktur Amnesty Internasional Indonesia mengatakan, Revisi UU TNI sangat berpotensi mengembalikan Dwifungsi ABRI.
-
Surati Ketua MK, Masyarakat Sipil Sampaikan Polemik Aturan KPU Soal Syarat Caleg bagi Eks Narapidana
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih melayangkan surat ke Ketua MK soal PKPU masa jeda eks narapidana (napi) untuk bisa ikut kembali pemilu.
