Di Tengah RUU TNI dan Kasus Korupsi, Indonesia Menghadapi Tantangan Deflasi: Apa Implikasinya?

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia dilanda berbagai macam perubahan seperti pengesahan RUU TNI, kasus korupsi yang masif, dan penurunan dalam market saham yang tajam.

Dymasius Yusuf Sitepu, analis ekonomi lulusan National University of Singapore dan Nanyang Technological University, mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami fenomena deflasi yang jarang terjadi.

Deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara umum mulai tampak sejak tahun 2023 dan berlanjut hingga awal 2025.

Dymasius menekankan bahwa fenomena ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat.

"Deflasi bukan sekadar turunnya harga barang, tetapi bisa menjadi indikasi perlambatan ekonomi secara keseluruhan," kata Dymasius dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

Apa itu deflasi?

Deflasi terjadi karena permintaan menurun atau suplai uang berkurang sehingga harga barang dan jasa terus turun.

Penyebabnya bisa berupa krisis ekonomi, kebijakan moneter ketat, utang yang tinggi, atau peningkatan produksi tanpa peningkatan permintaan.

Jika dibiarkan, deflasi bisa memicu spiral deflasi di mana harga turun semakin dalam, bisnis merugi, pengangguran naik, dan ekonomi masuk ke resesi.

Resesi ini memperburuk deflasi karena ekonomi makin melemah, pendapatan menurun, konsumsi semakin lemah, dan harga terus jatuh.

Pada September 2023, Indonesia mencatat deflasi bulanan sekitar 0,19 persen.

Penurunan ini terutama disebabkan rata-rata oleh turunnya harga bahan pokok seperti cabai, bawang merah, dan telur akibat panen raya dan perbaikan distribusi.

Namun, inflasi tahunan tetap positif di angka 2,5% sesuai dengan target Bank Indonesia.

Tahun 2024, Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut dari Mei hingga September, periode terpanjang sejak krisis moneter Asia 1999.