VIDEO Diterpa Isu Mundur dari Kabinet, Sri Mulyani Buka Bersama Prabowo dan Enggan Jawab Rumor

Sri Mulyani mengungkapkan, data kinerja APBN bulan Januari 2025 masih belum stabil lantaran berbagai faktor. Sehingga paparan kinerja APBN 2025 pada bulan Januari ditunda dari yang seharusnya dilaporkan pada bulan Februari. 

Sri Mulyani enggan menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi belum stabilnya data APBN Januari 2025.

Bendahara negara itu menegaskan bahwa Kementerian Keuangan menunggu data hingga cukup stabil, sebelum akhirnya memutuskan untuk melakukan laporan APBN Januari 2025. 

Sri Mulyani mengungkapkan APBN hingga Februari 2025 mengalami defisit sebesar Rp 31,2 triliun.

"Terjadi defisit Rp 31,2 triliun. Untuk posisi akhir Februari, atau ini sebesar dengan 0,13 persen dari PDB," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

Meski demikian, ia menegaskan defisit sebesar Rp 31,2 triliun itu nilainya masih dalam target dari postur APBN 2025 yaitu sebesar Rp 616,2 triliun.

"Saya ingatkan kembali kolom sebelahnya, APBN didesain dengan defisit Rp616,2 triliun. Jadi ini defisit 0,13 persen tentu masih di dalam target desain APBN sebesar 2,53 persen dari PDB yaitu Rp616,2 triliun," ujar Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan bahwa keseimbangan Primer hingga akhir Februari 2025 dalam posisi surplus sebesar Rp48,1 triliun.

Berdasarkan paparannya, pendapatan negara hingga akhir Februari telah terkumpul Rp316,9 triliun, di mana penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun atau 9,7 persen dari target tahun ini. 

"Penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target. Sementara kepabeanan dan cukai Rp52,6 triliun, ini adalah 17,5 persen dari target Rp301,6 triliun di APBN," jelasnya.

"Untuk PNBP, kita telah mengumpulkan Rp76,4 triliun hingga akhir Februari. Ini artinya 14,9 persen dari target PNBP tahun ini yang sebesar Rp513,6 triliun," sambungnya.

Sementara dari sisi belanja negara realisasinya mencapai Rp 348,1 triliun. 

Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 211,5 triliun atau 7,8 persen dari target belanja pemerintah pusat. Serta transfer ke daerah sampai akhir Februari mencapai Rp136,6 triliun. 

"Dari persentase ini (transfer daerah) lebih tinggi dari bahkan kecepatan belanja pemerintah pusat, yaitu 14,9 persen dari total transfer tahun ini sebesar Rp919 triliun," ungkap Sri Mulyani.

(Tribunnews/Taufik/Nitis/Apfia Tioconny Billy/Malau)