Reza Indragiri: Kejahatan Mantan Kapolres Ngada Tidak Mengada-ngada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja (FW) ditetapkan jadi tersangka.

Sebelumnya, AKBP Fajar ditangkap dan diperiksa Propam Polri dan Polda NTT terkait kasus pencabulan anak, pornografi, dan penyalahgunaan narkoba.

"Hari ini statusnya sudah jadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri," ujar Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto dalam konferensi pers bersama pihak terkait di Jakarta, Kamis (13/3/2025) sore.

Psikologi Forensi, Reza Indragiri Amriel angkat bicara menanggapi kasus yang dilakukan perwira menengah Polri tersebut.

Setidaknya, ada 7 catatan yang diberikan Reza terkait kasus ini. Berikut penjelasannya.

1. Langsung tiga anak dalam satu episode tunggal, mengidikasikan level keberanian dan kefasihan FW dalam melakukan kejahatan seksual terhadap anak (KSA). Sehingga, patut diduga  ada anak-anak lain yang juga telah dimangsa oleh FW.

2. FW dikabarkan juga pernah membayar perempuan dewasa untuk layanan seks. Ini menandakan bahwa selera FW terhadap anak-anak tidak bersifat eksklusif.

3. Tambahan lagi jika salah satu korban FW adalah anak yang telah haid. Maka, FW juga tidak dapat disebut sebagai pengidap gangguan pedofili. Syarat pedofili adalah anak berusia prapubertas.

4. FW mengirim adegan seksualnya ke situs porno internasional.

5. Dari poin 2-4, muncul spekulasi: KSA yang FW lakukan lebih dilatarbelakangi oleh dorongan instrumental, yaitu komersialisasi konten pornografi anak. 

Apakah uang yang dia peroleh dipakai untuk membeli narkoba, atau bagian dari bisnis jahat terkait promosi wisata seks anak, cek rekening bank FW. 

Yang jelas, FW diduga melakukan kejahatan eksploitasi seksual anak secara online dan offline sekaligus.

6. Indonesia punya beberapa hukum khusus: UU Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta UU Narkotika dan UU Psikotropika. 

Kejahatan terkait empat UU merupakan kejahatan serius. Sehingga, FW harus dikenakan pasal berlapis atas kejahatan serius yang ia lakukan. Ia layak digolongkan sebagai pelaku kejahatan berbahaya.

7. Saya menantikan seberapa jauh ketegasan otoritas hukum menindak FW pelaku kejahatan serius yang berbahaya. Pastinya, setidaknya ada dua kasus terdahulu yang menunjukkan ketidakseriusan Indonesia dalam menangani kasus pidana seksual. 

Pertama, grasi Presiden Jokowi kepada pelaku pencabulan seksual anak berkewarganegaraan Kanada pada tahun 2019. Padahal, beberapa waktu sebelumnya, di Istana Jokowi menyebut KSA sebagai kejahatan luar biasa. 

Bandingkan dengan Presiden Hungaria, Katalin Novak, yang mengundurkan diri akibat tekanan publik setelah memberikan grasi kepada pelaku KSA. Kedua, tidak adanya penindakan hukum apa pun terhadap Fufufafa. 

Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Komnas Perempuan, dan kalangan feminis pun diam seribu bahasa, betapa pun Fufufafa melakukan pelecehan online. 

Perilaku menyimpang maupun perilaku jahat cenderung bereskalasi. Tidak ada penindakan sama artinya dengan menyepelekan risiko semakin beratnya penyimpangan atau kejahatan Fufufafa.

Sidang Etik

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri bakal menggelar sidang komisi Kode Etik Profesi Polri (KEPP) terhadap eks Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja pada Senin, 17 Maret 2025.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi (Karowabprof) Div Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto dalam konferensi pers pada Kamis (13/3/2025).

“Selanjutnya Div Propram Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar pada Senin, 17 Maret 2025,” kata Agus, Kamis.

Dalam pernyataannya, Agus mengatakan, terhadap AKBP Fajar Widyadharma sudah dilakukan pengamanan khusus (patsus) sejak 24 Februari-13 Maret 2025.

Agus mengungkapkan, dugaan pelanggaran terhadap AKPB Fajar Widyadharma termasuk dalam kategori berat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko sebelumnya mengungkapkan, AKBP Fajar Widyadharma Lukman telah mencabuli empat orang korban, di mana tiga di antaranya adalah anak di bawah umur.

"Dari penyelidikan pemeriksaan emlalui kode etik dari wabprof, ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak tiga orang dan satu orang usia dewasa," kata Trunojoyo dalam konferensi pers, Kamis.

Truno menuturkan, tiga anak yang menjadi korban pencabulan itu masing-masing berusia enam tahun, 13 tahun, dan 16 tahun, sedangkan orang dewasa yang dicabuli berusia 20 tahun.