Kata Istana soal Informasi Anggaran MBG Dikurangi Jadi Rp 8 Ribu: Laporan itu Belum Terverifikasi

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, buka suara usai Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap informasi adanya laporan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikurangi.

Diketahui anggaran MBG per porsinya adalah Rp 10 ribu, kemudian berdasarkan informasi KPK tersebut, ada anggaran MBG yang berkurang menjadi Rp 8 ribu per porsinya.

Menanggapi hal ini, Hasan Nasbi mengatakan, informasi yang disampaikan KPK terkait MBG ini masih bersifat pencegahan.

Selain itu menurut Hasan Nasbi, laporan yang masuk ke KPK ini bukan laporan yang sudah terverifikasi.

"Kemarin itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi," kata Hasan Nasbi dilansir Kompas TV, Minggu (9/3/2025).

Meski demikian, Hasan Nasbi menyebut Badan Gizi Nasional (BGN) telah berjanji untuk mengecek informasi berkurangnya anggaran MBG ini.

Lebih lanjut Hasan Nasbi juga menekankan bahwa harga bahan makanan MBG ini bersifat actual cost.

"BGN juga berjanji mengeceknya ke lapangan, tapi tentu harus ada informasi lengkap dimana itu terjadi."

"Perlu diketahui bahwa harga bahan makanan MBG itu bersifat Actual Cost," terang Hasan Nasbi.

KPK Dapat Laporan Anggaran MBG Dikurangi Jadi Rp 8 Ribu

KPK menerima laporan mengenai anggaran program MBG yang dikurangi. 

Berdasarkan laporan yang diterima KPK itu, mestinya anggaran makanan yang diberikan senilai Rp 10 ribu. 

Namun, justru realita yang diterima di lapangan hanya senilai Rp 8 ribu.

Baca juga: KPK Dapat Laporan Anggaran MBG Dikurangi Jadi Rp 8 Ribu, Kepala BGN Jelaskan terkait Perbedaan Harga

Informasi terkait adanya laporan tersebut disampaikan Ketua KPK, Setyo Budiyanto dalam pertemuan dengan Kepala BGN Dadan Hindayana beserta jajarannya, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (5/3/2025) lalu. 

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat makin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga justru berdampak terhadap kualitas makanan.

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair)," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).