Kata Istana soal Informasi Anggaran MBG Dikurangi Jadi Rp 8 Ribu: Laporan itu Belum Terverifikasi

"Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10 ribu, tetapi yang diterima hanya Rp 8 ribu. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," jelas dia.

Untuk itu, pihaknya bakal membantu pengawasan program MBG tersebut melalui pencegahan dan monitoring. 

"Pengawasan penting dilakukan karena anggarannya luar biasa besar. Saya ingatkan ada empat hal yang perlu dicermati dalam melaksanakan Program MBG ini. Pertama, potensi fraud-nya pasti ada. Semua terpusat di BGN, tentu tidak bisa diawasi sampai ke daerah dan wilayah," kata Setyo.

Selain potensi kecurangan, Setyo menyoroti eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Baca juga: Kepala BGN: Temuan KPK Seporsi MBG Rp10 Ribu Dipangkas Jadi Rp8 Ribu Bukan Korupsi!

"Berita sumir beredar soal ada yang mendapat perlakuan khusus dalam penentuan SPPG atau pihak-pihak yang menjadi dapur, termasuk pembangunan fisiknya dan bahan bakunya. Ini tentu menjadi perhatian untuk bisa ditertibkan," katanya.

Setyo juga mengingatkan pentingnya lokasi SPPG yang strategis agar makanan tetap dalam kondisi layak konsumsi saat diberikan kepada penerima manfaat. 

Ia juga menyoroti pemberian susu dalam MBG. 

Menurut kajian KPK, program pemerintah sebelumnya yang memberikan susu dan biskuit tidak efektif dalam menurunkan angka stunting karena lebih banyak biskuit yang diterima masyarakat dibanding susu.

Baca juga: KPK Terima Laporan Adanya Korupsi Program MBG, Jatah Rp10 Ribu Disunat jadi Rp8 Ribu

"Sehingga dari tahun ke tahun penurunan stunting tidak banyak. Oleh karena itu saya harap ini benar-benar diperhatikan agar tidak terjadi lagi. Pastikan kandungan makanan betul-betul dikaji dan disesuaikan sehingga makanan yang sampai ke anak-anak dan ibu hamil benar-benar berkualitas," ujar Setyo.

Setyo kemudian menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. 

Ia mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan. 

"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," sebutnya.

Baca juga: Ahli: Susu Lengkapi Pemenuhan Gizi Anak dalam Program MBG

Respons Badan Gizi Nasional

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan MBG yang seharusnya Rp 10 ribu per porsi menjadi Rp 8 ribu bukanlah sebuah dugaan tindak pidana korupsi. 

Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan perbedaan harga tersebut.

Pertama, kata Dadan, pagu bahan baku yang dikeluarkan untuk pemerintah kepada setiap tingkat pendidikan berbeda-beda.