Pengembangan Destinasi Wisata Berkeadilan, Legislator PDIP: Tak Boleh Kerugian Ekonomi Bebani Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyampaikan perhatian serius terhadap dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat. 

Menurutnya, pengembangan sektor pariwisata tidak boleh hanya fokus pada aspek estetika, tetapi juga harus mempertimbangkan distribusi keuntungan ekonomi yang adil bagi masyarakat setempat. 

Hal ini diungkapkan Novita saat melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika pada Rabu (26/2/2025).

"Dalam laporan yang kami terima, banyak yang disorot terkait penyelenggaraan berbagai event besar, baik nasional maupun internasional. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah apakah masyarakat sekitar benar-benar merasakan dampak positif dari adanya KEK Mandalika?" ujarnya.

"Saya mendapati kenyataan yang berbeda di lapangan. Banyak anak-anak di bawah umur yang terpaksa bekerja demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini jelas menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menangani masalah ini dengan serius," lanjut Novita.

Sebagai satu-satunya legislator perempuan dari Dapil 7 Jawa Timur, Novita menegaskan bahwa jika pembangunan tersebut benar-benar membawa kemakmuran, seharusnya anak-anak di daerah tersebut bisa tetap bersekolah dan tidak perlu bekerja untuk mencari nafkah. 

Hal ini, menurutnya, merupakan pengingat penting agar konsep pariwisata yang berkeadilan menjadi prioritas utama.

"Apabila pembangunan ini untuk kesejahteraan bersama, maka anak-anak harus tetap bisa melanjutkan pendidikan mereka. Jangan sampai pariwisata hanya menguntungkan sebagian pihak, sementara masyarakat lokal semakin terpinggirkan," ucap Novita.

Legislator PDI Perjuangan ini juga berharap agar pemerintah mengambil langkah lebih tegas dan proaktif dalam memastikan kesejahteraan masyarakat sekitar destinasi wisata.

Yakni dengan menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat setempat.

Baca juga: Dorong Pariwisata Kelas Dunia, 5 Destinasi Wisata Ikonik Direvitalisasi

"Kami di Komisi VII akan terus mengadvokasi penyelesaian masalah ini dalam rapat-rapat DPR mendatang, terutama dalam penyusunan RUU Kepariwisataan. Jangan sampai proyek pembangunan yang megah hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara masyarakat sekitar justru semakin terpuruk," pungkas Novita.