Imbas Instruksi Megawati ke Kader PDIP, 53 Kepala Daerah Tidak Hadir Retret di Magelang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 47 kepala daerah tidak hadir pada retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

Enam kepala daerah absen karena alasan kesehatan dan keperluan keluarga. Sementara kepala daerah yang hadir ada 448 orang. 

Enam kepala daerah yang tidak hadir sudah mengajukan izin resmi, sementara 49 orang lainnya belum memberikan konfirmasi kehadiran.

Baca juga: PDIP: Larangan Megawati Agar Kepala Daerah Tak Ikut Retret Masih Berlaku!

Ketidakhadiran sejumlah kepala daerah ini diduga terkait dengan instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan(PDIP), Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya yang menjadi kepala daerah menunda kehadiran di retret.

Diduga instruksi tersebut terkait penahanan Sekjen PDI Perjuangan(PDIP), Hasto Kristiyanto oleh KPK.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah merupakan amanat undang-undang. Ia menyampaikan hal itu menjawab pertanyaan wartawan mengenai landasan hukum pelaksanaan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

“Jadi, yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah,” ucapnya di Media Center Magelang, Jumat(21/2/2025).

Menjawab pertanyaan mengenai apakah ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak hadir dalam retret, ia mengatakan sanksinya lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini.

“Jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya. Tapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ujarnya.

Perihal asal partai 47 kepala daerah yang absen tanpa alasan itu, kata Bima Arya, baru menerima data secara mentah. Pihaknya belum mengetahuinya secara pasti.

Baca juga: Jokowi Komentari Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret: Ini Urusan Pemerintahan

"Artinya tidak ada kabar ini. Ini bisa saja dari latar belakang manapun. Bisa juga masih belum masuk ya. Bisa juga mungkin terlambat atau ada hal-hal lain. Nah, karena itu panitia akan terus menghubungi yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat, apakah harus digantikan oleh wakil begitu," tegasnya.

Sementara itu sejumlah kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang hendak mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto, di Akmil Magelang bertahan di Yogyakarta sembari menunggu arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Mereka menunggu instruksi dari DPP PDIP dan memilih bertahan di Kantor DPD PDIP DIY.

"Kami diminta untuk stay, yang sudah di Jogja ya stay di DPD, yang di Magelang bisa di DPD Magelang. Kalau ada instruksi setiap saat kami bisa bergerak bersama," jelas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

Hasto membenarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh DPP ditujukan kepada para kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Rencana untuk mengikuti retret di Magelang pun tertunda karena masih belum mendapat kepastian dari DPP PDIP.

Baca juga: Jokowi Komentari Megawati Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret: Ini Urusan Pemerintahan

"Teman-teman kepala daerah yang dari PDIP hari ini kan sudah banyak yang sampai di Yogyakarta, sehingga tentu mereka kemudian menghentikan langkahnya, dan stay dulu di Yogyakarta," ungkapnya.

Hasto mengatakan ada beberapa kepala daerah yang sudah sampai di Yogyakarta.  Selain stay di DPD, beberapa kepala daerah yang tiba di Yogyakarta juga ada yang menginap di hotel.

"Saya di sini menemui teman-teman, ada yang dari Maluku Utara, dari Babel yang sudah stay di sini, ada juga yang sudah ada di hotel seperti Pak Gubernur Bali. Saya sebagai tuan rumah di Jogja ya nyambangi, yang di sini ada empat, yang di hotel baru mau saya cek," ungkapnya.

Hasto menegaskan ia dan kepala daerah kader PDIP saat ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP.

"Kami stay di Yogyakarta sambil nunggu berita lebih lanjut dari DPP, tentu sekarang banyak berdiskusi," jelas dia.

Hasto menyampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadap Megawati terkait instruksi retret ini. Pihaknya pun masih menunggu hasil klarifikasi Pramono Anung bersama Ketua Umum Megawati.

"Ini tadi saya sudah WA-an dengan Pak Pram Gubernur DKI. Jadi ya Mas Pram mau menghadap Ibu dulu nanti seperti apa penjelasannya ini ada surat terus kita klarifikasi surat ini," ujar Hasto. 

Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono berharap, seluruh kepala daerah yang baru dilantik Kamis (20/2) kemarin mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Sebab, Budisatrio menegaskan bahwa kepala daerah terpilih bukan hanya mewakili satu atau dua partai politik, melainkan juga mewakili rakyat yang ada di daerahnya. 

Baca juga: Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret Dikhawatirkan Jadi Bentuk Perlawanan ke Negara

Sebab itu,ia berharap para kepala daerah dapat mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kepentingan partai.

"Kita kembalikan kepada kepala daerah tersebut bahwa kepala daerah yang terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerahnya masing-masing," ujarnya.

"Jadi kita kembalikan, semoga teman-teman kepala daerah ini (PDIP) terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari kader partai mana," lanjutnya.

Ia meyakini bahwa para kepala daerah akan lebih mengutamakan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi atau kepentingan partai masing-masing. 

"Saya yakin mereka akan mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan pribadi maupun mungkin kekurangan ke partai yang masing-masing," ujar Budisatrio.

Lebih lanjut, Budisatrio juga berharap acara retret yang dilaksanakan di Magelang ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi para kepala daerah dalam menjalankan tugasnya.

"Maka saya mengucapkan selamat kepada yang baru dilantik dan semoga acara retret di Magelang berjalan dengan baik,” pungkas Budisatrio. (Tribun Network/mam/fik/wly)