5 'Rekor' Prabowo Subianto dalam 100 Hari Kerja: Diminta Maju Pilpres 2029 hingga Didemo Mahasiswa

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyebut ada lima 'rekor' yang dicatatkan Prabowo Subianto sejak dilantik sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia.

Diketahui Prabowo telah melakoni 100 hari kerja sebagai Presiden RI setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

Ray menyebut ada capaian atau 'rekor' Prabowo dalam 100 hari masa kerjanya.

Pertama, soal tingkat kepuasan yang tinggi.

"Tingkat kepuasaan 80,9 persen kan enggak ada yang pemimpin kata Pak Jokowi 'Presiden sekuat itu' kan baru 100 hari kerja tingkat kepuasan 80 sekian persen," ungkap Ray dalam talkshow Overview Tribunnews, Rabu (19/2/2025).

Padahal, kata Ray, Jokowi baru bisa mencapai angka kepuasan 80 persen setelah 10 tahun berkuasa.

Kedua, Prabowo sudah dideklarasikan maju di Pilpres 2029, padahal belum lama menjabat periode pertama.

"Presiden yang dideklarasikan sebagai calon presiden berikutnya setelah 100 hari beliau menjabat gitu," ungkap Ray.

Diketahui, Prabowo diusulkan Partai Gerindra agar maju lagi sebagai calon presiden pada 2029.

"Namun tidak menyebut Gibran sebagai calon wakil presidennya gitu, saya juga bertanya-tanya kenapa ya Gibran enggak disebut sebagai calon wakilnya," ujar Ray.

Baca juga: Prabowo Merasa Aneh, Baru 100 Hari Bekerja Sudah Dipaksa Mencalonkan untuk Pilpres 2029

Ketiga, terkait reshuffle kabinet.

"Presiden yang dia dalam 100 hari kerja sudah me-reshuffle kabinet gitu, hari ini kan kejadian," kata Ray.

Adalah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro yang resmi digantikan Brian Yuliarto.

Rekor keempat, lanjut Ray, adalah presiden pertama yang meneriakkan "hidup!" kepada presiden sebelumnya.

"Kita enggak pernah mendengar sebelum-sebelum ini," kata Ray.

Kelima, presiden yang baru setelah 100 hari menjabat sudah didemo.

"Baru setelah 100 hari, dinyatakan puas, tiba-tiba mahasiswanya sudah bergolak."

"Ini rekor karena belum kita pernah dengar ya dalam sepanjang sejarah Presiden baru 100 hari kerja sudah didemo besar-besaran oleh mahasiswa di tengah jejalan informasi soal tingkat kepuasan 80,9 perseb didemo secara meluas oleh mahasiswa gitu," ungkap Ray.

Kepuasan Semu Hasil Survei

Diketahui berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen. 

Tetapi, belum lama setelah survei dirilis, muncul demonstrasi mengkritik kebijakan Prabowo-Gibran.

"Itulah yang saya ingatkan dari kemarin-kemarin bahwa angka kepuasan yang 80,9 persen itu jangan terlalu membuat pemerintah terlena begitu."

"Kenapa gitu karena angka itu kan bisa dibuat, bisa dilakukan gitu dan istilah saya itu angka-angka semu, tingkat kepuasan semu karena 4 hari setelah itu kita tahu ya tiba-tiba gas melon hilang dari pengecer, lalu masyarakat jengkel akhirnya keputusannya dibatalkan oleh presiden gitu," ungkapnya.

Menurut Ray, kekecewaan terus berlanjut setelah peristiwa itu sampai sekarang.

"Berbagai keluhan masyarakat makin terdengar ya salah satu adalah gerakan mahasiswa ini," ungkapnya.

Aksi Indonesia Gelap

Ribuan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2/2025).

Aksi mahasiswa ini mengusung tema "Indonesia Gelap", karena menjadi simbol ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi di Indonesia saat ini.

Aksi tersebut juga sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah berjalan 100 hari.

Lantas, apakah mahasiswa akan kembali menggelar aksi?

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar puncak demo bertajuk "Indonesia Gelap" di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Aksi lanjutan itu akan berbarengan dengan agenda pelantikan kepala daerah.

Adapun pelantikan akan digelar di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025) yang diikuti 481 kepala daerah.

"Kemungkinan besarnya di depan Istana Negara," ungkap Koordinator BEM SI, Herianto, kepada Kompas.com, Selasa (18/2/2025).

BEM SI akan mengadakan teknis lapangan (teklap) untuk membahas persiapan aksi pada Rabu (19/2/2025) malam.

Herianto belum dapat memastikan waktu dan titik kumpul pada aksi mendatang.

Namun, ia menegaskan jumlah massa diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan aksi sebelumnya.

Baca juga: Soal Aksi Indonesia Gelap, Istana: Presiden Menegaskan Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

"(Jumlah massa) itu pasti akan lebih besar nanti kalau tuntutan kita kemarin tidak ada direspons sama pihak pemerintah," paparnya.

Sementara itu, Herianto mengungkapkan kekecewaannya karena perwakilan pemerintah bersikukuh tidak menemui mereka dalam aksi hari Senin.

Ia lantas berharap pemerintah segera menanggapi tuntutan-tuntutan yang telah disampaikan.

"Sikap yang ditunjukkan itu sesuai dengan ganjil aksi kita, ‘Indonesia Gelap’ yang artinya pemerintah tidak mau mendengar akan pencerahan dari rakyat," imbuh Herianto.

13 Tuntutan Mahasiswa

Pada aksi yang digelar pada Senin kemarin, kelompok mahasiswa menyoroti kegagalan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menjaga stabilitas ekonomi serta kesejahteraan rakyat.

"Kami menyerukan Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam menanggapi berbagai persoalan yang kami angkat dalam aksi ini," kata mahasiswa bernama Satria dalam konferensi pers di Patung Kuda, Senin.

Ia menegaskan, jika tuntutan mahasiswa tidak ditanggapi, aksi serupa akan digelar secara nasional.

"Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia," tegas dia.

Berikut 13 poin tuntutan mahasiswa yang ditujukan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran:

1. Mewujudkan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

2. Mencabut proyek strategis nasional (PSN) yang merugikan rakyat dan melaksanakan reforma agraria sejati.

3. Menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam kritik akademik.

4. Menghapus fungsi ganda ABRI untuk mencegah represi terhadap masyarakat sipil.

5. Segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak mereka.

6. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dinilai merugikan sektor pendidikan dan kesehatan.

7. Mengevaluasi total program makan bergizi gratis agar tepat sasaran dan tidak dijadikan alat politik.

8. Merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi.

9. Mendesak penerbitan Perppu Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi.

10. Menolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan yang berpotensi memperkuat impunitas aparat.

11. Melakukan efisiensi dan perombakan Kabinet Merah Putih guna mengatasi pemborosan anggaran.

12. Menolak revisi Tata Tertib DPR yang dinilai dapat memperkuat dominasi kekuasaan.

13. Melakukan reformasi total Kepolisian Republik Indonesia untuk menghilangkan budaya represif.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Nuryanti)